NUSA AKSARA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan peringatan keras kepada jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Ia menegaskan tak segan mencopot Dirjen Pajak Bimo Wijayanto dan Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama bila kinerja kedua institusi itu tak menunjukkan perbaikan signifikan sepanjang tahun ini.
Ancaman itu muncul setelah realisasi penerimaan negara tahun lalu gagal mencapai target. Setoran pajak hanya terealisasi Rp1.917,6 triliun atau 87,6 persen dari target. Sementara penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat Rp300,3 triliun atau 99,6 persen dari target.
Meski begitu, Purbaya mengakui kondisi tersebut terjadi saat dirinya baru menjabat sebagai Menteri Keuangan pada September 2025. Namun, ia menegaskan tahun ini tak ada lagi ruang toleransi.
“Tahun ini saya enggak bisa bilang menteri baru. Kalau enggak beres, pasti saya yang disikat duluan. Tapi sebelum saya disikat, saya sikat Dirjen Pajaknya sama Dirjen Bea Cukainya duluan,” kata Purbaya di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta, Selasa (27/1).
Purbaya menegaskan pembenahan tidak hanya menyasar pimpinan puncak, tetapi juga jajaran pejabat di bawahnya. Perombakan struktural, menurut dia, menjadi langkah penting untuk menutup celah kebocoran penerimaan negara.
“Saya sedang memperbaiki Bea Cukai dan Pajak. Ini serius. Ada yang akan diobrak-abrik. Cara kerja harus dibenahi supaya kebocoran enggak terulang,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, rencana perombakan sebenarnya sudah disiapkan sejak tahun lalu. Namun, Purbaya menilai perombakan besar di akhir tahun berisiko mengganggu upaya mengejar target penerimaan negara.
Sebagai langkah awal, Kementerian Keuangan akan merumahkan lima pejabat DJBC yang bertugas di lima pelabuhan besar. Seluruh posisi tersebut akan diganti sebagai sinyal keseriusan pemerintah.
“Beberapa pejabat itu saya rumahkan saja. Pejabat di lima pelabuhan besar akan diganti semua,” tegasnya.
Untuk pengganti, Purbaya memastikan tidak merekrut dari luar institusi, melainkan mengoptimalkan pegawai internal yang sudah memahami operasional Bea Cukai.
“Ada yang saya tukar. Kalau dari luar biasanya butuh waktu lama untuk paham operasi. Tapi yang jelas, ada pejabat yang saya rumahkan,” jelasnya.
Sikap tegas ini bukan kali pertama disampaikan Purbaya. Pada November lalu, ia sempat mengancam akan membekukan DJBC dan merumahkan hingga 16 ribu pegawainya. Bahkan, ia mengaku telah meminta izin Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi DJBC selama satu tahun penuh.
“Kalau Bea Cukai enggak bisa memperbaiki kinerja dan masyarakat masih tidak puas, Bea Cukai bisa dibekukan,” ujar Purbaya usai Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (27/11).
Ia juga membuka opsi ekstrem dengan mengadopsi langkah era Presiden ke-2 RI Soeharto, yakni melibatkan perusahaan asing Suisse Generale Surveillance (SGS) untuk menangani urusan kepabeanan.
“Diganti dengan SGS seperti zaman dulu lagi. Orang Bea Cukai sekarang mengerti betul ancaman yang mereka hadapi,” katanya.
Menurut Purbaya, ultimatum tersebut mulai berdampak. Ia mengklaim semangat pegawai Bea Cukai meningkat untuk memperbaiki kinerja dan kepercayaan publik. (CHY/CTA)