NUSA AKSARA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan penanganan tuberkulosis (TBC) menjadi bagian dari prioritas pembangunan di daerah. Upaya tersebut dilakukan dengan mengawal agar program penanggulangan TBC masuk dalam dokumen perencanaan hingga penganggaran pemerintah daerah.
Komitmen itu disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus saat melakukan kunjungan kerja bersama Wakil Menteri Kesehatan untuk meninjau pelaksanaan skrining tuberkulosis yang terintegrasi dengan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Gedung Dharma Wanita/PKK Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (21/7/2026).
Menurut Wiyagus, Kemendagri akan memastikan penanganan tuberkulosis tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah, hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kami dari Kementerian Dalam Negeri akan melihat secara langsung apakah masalah penanganan tuberkulosis ini masuk dalam dokumen perencanaan anggaran, RPJMD, RKPD, kemudian juga Renstra perangkat daerah, dan APBD itu sendiri,” ujar Wiyagus.
Bagian dari Asta Cita
Wiyagus menjelaskan, percepatan eliminasi tuberkulosis merupakan bagian dari implementasi Asta Cita keempat, yang menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, hingga penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
Ia menegaskan, upaya tersebut harus dimulai dari tingkat paling bawah dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
“Eliminasi tuberkulosis dimulai dari yang terdepan, dari desa. Target kita dimulai dari RT, RW, hingga PKK yang semuanya harus dilibatkan,” katanya.
Data Akurat Jadi Kunci
Selain memastikan dukungan anggaran, Kemendagri juga menyoroti pentingnya ketersediaan data yang akurat sebagai dasar percepatan penanganan TBC.
Menurut Wiyagus, pemerintah daerah perlu segera memenuhi kebutuhan data yang diminta Kementerian Kesehatan agar distribusi obat-obatan kepada masyarakat dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
“Kita berperang tanpa data yang lengkap tidak mungkin bisa mengalahkan musuh yang kita hadapi. Karena itu, kualitas data menjadi sangat penting,” ujarnya.
Pemda Diminta Tak Ragu
Wiyagus menegaskan pemerintah daerah tidak perlu ragu menjalankan berbagai kebijakan penanganan tuberkulosis karena program tersebut merupakan bagian dari pelayanan dasar kepada masyarakat.
Ia juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap dinamika geopolitik global yang berpotensi memengaruhi rantai pasok alat kesehatan maupun obat-obatan, khususnya yang masih bergantung pada impor.
“Negara terus berupaya memberikan yang terbaik kepada rakyat sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu kita harus tetap waspada terhadap kondisi global, terutama yang berkaitan dengan distribusi obat-obatan tertentu,” katanya.
Tinjau Skrining TBC di Medan
Kunjungan kerja tersebut dilakukan bersama Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus dalam rangka meninjau pelaksanaan skrining tuberkulosis yang terintegrasi dengan Program Cek Kesehatan Gratis.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Direktur Utama RSUP H. Adam Malik Zainal Safri, Direktur RSUD Dr. Pirngadi Suhartono, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan.
Melalui penguatan perencanaan, dukungan anggaran, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah berharap target eliminasi tuberkulosis di Indonesia dapat tercapai secara lebih cepat dan berkelanjutan.
(CHY)