NUSAAKSARA.COM — Serangan berulang terhadap Bandara Internasional Riyadh pada 10-11 Oktober menewaskan 13 orang dan melukai 320 lainnya, memicu desakan penyelidikan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk menilai serangan kelompok Houthi terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil melanggar hukum humaniter internasional. Turk meminta seluruh dugaan pelanggaran dalam konflik itu diusut, bukan hanya insiden di Riyadh.
Menurut Turk, serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional. Ia menegaskan seluruh pihak yang terlibat dalam konflik harus dimintai pertanggungjawaban atas dugaan pelanggaran yang terjadi.
Dua Hari Serangan, 13 Korban Tewas
Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi mencatat serangan pada 10 Oktober menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Sehari kemudian, serangan kembali terjadi dan menewaskan satu orang serta melukai 11 lainnya.
Dua terminal penumpang terkena serangan dan kebakaran sempat terjadi di lokasi. Secara total, dua serangan pada 10 dan 11 Oktober menewaskan 13 orang dan melukai 320 lainnya.
Seruan Turk agar Ketegangan Diredam
Turk menekankan pentingnya perlindungan warga sipil sesuai prinsip pembedaan dan proporsionalitas dalam hukum humaniter internasional. Ia menyerukan semua pihak meredakan ketegangan untuk mencegah bencana lebih lanjut.
"Saya sangat prihatin atas serangan berulang yang dilakukan kelompok Houthi terhadap bandara-bandara di Arab Saudi dalam beberapa hari terakhir, yang telah menewaskan dan melukai puluhan warga Arab Saudi dan warga negara asing, khususnya serangan mengerikan kemarin terhadap bandara utama Riyadh," kata Turk, Senin, 12 Oktober.
Pernyataan itu menegaskan posisi PBB yang menuntut akuntabilitas atas setiap pelanggaran dalam konflik. Turk tidak hanya menyoroti insiden di Riyadh, tetapi juga mendesak penyelidikan atas dugaan pelanggaran lain oleh semua pihak yang terlibat.
Pihak yang Bertanggung Jawab Harus Diadili
"Serangan-serangan ini dan dugaan pelanggaran lainnya oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik ini harus diselidiki, dan pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban," ujar Turk.
Seruan itu menempatkan PBB pada posisi mendesak Arab Saudi dan pihak terkait membuka proses investigasi independen. Turk juga meminta semua pihak meredakan ketegangan dan melindungi warga sipil sesuai prinsip pembedaan dan proporsionalitas dalam hukum humaniter internasional.
"Saya menyerukan kepada mereka untuk meredakan ketegangan dan mencegah bencana lebih lanjut," katanya.
Hingga pernyataan itu disampaikan, belum ada keterangan resmi mengenai mekanisme penyelidikan yang akan dibentuk atau pihak yang akan memimpinnya.