NUSAAKSARA.COM — Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) menyerahkan empat masukan utama kepada Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji, mulai dari pengawasan impor hingga transisi industri rendah emisi. Masukan ini disampaikan setelah Sarmuji mulai memetakan persoalan sektor manufaktur nasional. Industri baja menilai penguatan sektor ini krusial karena menjadi pemasok bagi konstruksi, otomotif, hingga infrastruktur.
Ketua Umum IISIA Harry Warganegara mengatakan industri baja menyambut baik langkah Sarmuji memetakan permasalahan industri manufaktur. Menurut dia, sektor baja siap mendukung penguatan struktur dan daya saing industri dalam negeri.
"Industri baja nasional menyambut baik dan mengapresiasi komitmen Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji untuk memetakan berbagai permasalahan dan memperkuat sektor industri manufaktur nasional," kata Harry kepada Katadata.co.id, Selasa (6/10).
Meski tergolong sektor padat modal dan teknologi, industri baja berperan strategis sebagai industri dasar. Produknya memasok kebutuhan konstruksi, otomotif, perkapalan, alat berat, dan infrastruktur.
Empat Aspek yang Diminta Diperkuat
Harry merinci sejumlah aspek yang perlu diperkuat pemerintah. Pertama, pengawasan terhadap praktik perdagangan tidak sehat serta optimalisasi instrumen trade remedies.
Kedua, kepastian pasokan bahan baku dan energi untuk menjaga daya saing industri baja nasional. Hal ini termasuk pasokan gas bumi bagi sektor industri yang memenuhi kriteria Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).
Ketiga, konsistensi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib serta penguatan kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Keempat, dukungan terhadap proses transisi menuju industri yang lebih rendah emisi. Upaya itu dapat dilakukan melalui efisiensi energi, pemanfaatan scrap, penggunaan teknologi rendah emisi, hingga pengembangan green steel.
Tekanan dari Pasar Global
Industri baja nasional saat ini menghadapi sejumlah tekanan, salah satunya kelebihan kapasitas produksi baja global. Perkembangan kebijakan perdagangan di berbagai negara serta kebijakan lingkungan seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa turut menjadi tantangan.
"Di dalam negeri, efektivitas tata niaga dan pengawasan impor juga perlu terus diperkuat, termasuk untuk mengantisipasi potensi circumvention dan memastikan produk yang beredar memenuhi ketentuan yang berlaku," ujarnya.
Harry berharap ada penguatan koordinasi kebijakan dari sektor hulu hingga hilir. Kebijakan industri, perdagangan, energi, standardisasi, dan pengadaan pemerintah dinilai perlu berjalan selaras.
"Industri baja siap bekerja sama dengan pemerintah untuk memberikan masukan berbasis data dan kondisi industri guna memperkuat industri nasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi," tutur Harry.
Masukan ini menjadi penanda awal bagaimana pemerintah dan pelaku industri baja akan menyelaraskan kebijakan di tengah tekanan global yang semakin ketat.