NUSAAKSARA.COM — Kementerian ESDM menargetkan penerbitan RKAB nikel 2027 lebih cepat dari batas waktu regulasi, dengan janji kuota produksi yang lebih adil. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Ditjen Minerba Cecep Mochammad Yasin menyebut evaluasi tahun depan tak perlu sampai menyentuh tenggat maksimum.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mempercepat proses evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2027 untuk komoditas bijih nikel. Targetnya, dokumen itu sudah terbit jauh sebelum pergantian tahun, bukan lagi mepet tenggat regulasi seperti pada siklus RKAB 2026.
Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Ditjen Minerba Kementerian ESDM Cecep Mochammad Yasin mengatakan pihaknya tengah membenahi alur evaluasi agar tidak lagi menyisakan perbedaan pemahaman antara pemerintah dan pemohon. Pelaku usaha tambang nikel pun sudah diminta menyampaikan rencana produksi tahun depan.
Kenapa RKAB 2027 Dikebut
Perbedaan tafsir antara pengusaha dan petugas evaluator disebut menjadi sumber lambannya penerbitan RKAB selama ini. Cecep menegaskan evaluasi sebenarnya bisa rampung jauh sebelum batas waktu maksimum yang diatur peraturan, asalkan dokumen yang diajukan sudah lengkap dan seragam pemahamannya.
"Kita juga di dalam memperbaiki prosesnya supaya lebih cepat, tidak ada lagi perbedaan pemahaman antara kami dengan juga pemohon, sehingga pada saat evaluasi tidak perlu sampai dengan waktu maksimum, evaluasi itu secara ketentuan bisa diberikan tapi di awal-awal pun sudah bisa," kata Cecep dalam acara BIG Downstream Insight, Selasa (6/10/2026).
Permintaan rencana produksi ke pelaku usaha jadi langkah awal. Ditjen Minerba memakai data itu untuk menghitung kebutuhan bijih dari smelter dan kapasitas produksi di sisi hulu, sebelum angka kuota diputuskan.
Kuota Produksi Dijanjikan Lebih Adil
Selain soal waktu, Kementerian ESDM berjanji memutuskan kuota produksi bijih nikel secara lebih adil. Ini poin sensitif bagi industri, karena besaran kuota menentukan seberapa besar smelter bisa menyerap pasokan domestik sekaligus memengaruhi rencana ekspansi perusahaan tambang.
Bagi pemilik smelter, kepastian kuota berarti kepastian pasokan bahan baku sepanjang tahun. Bagi perusahaan tambang, angka itu menentukan volume produksi yang boleh dikeruk dan berapa penerimaan yang bisa dibukukan.
Pemerintah belum memerinci formula pembagian kuota maupun besaran produksi yang akan disetujui untuk 2027. Yang ditegaskan baru soal komitmen waktu dan keadilan alokasi.
Yang Berubah di Siklus Berikutnya
Kalau target ini tercapai, pelaku usaha nikel punya ruang lebih panjang untuk menyusun rencana bisnis tahun depan. Smelter bisa mengunci kontrak pasokan lebih awal, sementara perusahaan tambang tidak perlu menahan produksi sambil menunggu dokumen keluar.
Bagi pemerintah, penerbitan RKAB yang lebih awal membantu menjaga ritme setoran negara dari sektor mineral. Sektor nikel sendiri masih jadi tulang punggung hilirisasi, dengan smelter-smelter di Sulawesi dan Maluku yang bergantung pada pasokan bijih dari tambang dalam negeri.
Kecepatan evaluasi dan keadilan kuota kini jadi dua ujian utama Ditjen Minerba. Keduanya bakal terlihat jelas saat angka RKAB nikel 2027 resmi diumumkan.