NUSAAKSARA.COM — Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menyatakan keyakinannya bahwa perang Iran dan perang Rusia-Ukraina akan segera "diselesaikan atau dimenangkan" dalam waktu dekat. Pernyataan itu disampaikan Trump dalam rapat umum kampanye di Syracuse, New York, pada Jumat. Ia menegaskan penyelesaian konflik dengan Iran bakal terjadi "dengan sangat cepat, dengan satu atau lain cara."
Trump juga mengulangi ancaman langsung terhadap Iran. "Entah mereka menyerahkan segalanya kepada kita atau mereka tidak akan ada lagi," ujarnya, dikutip dari pernyataan dalam acara kampanye tersebut.
Ancaman Trump terhadap Iran dan Klaim Penyelesaian Cepat
Pernyataan Trump menegaskan posisi AS yang menuntut penyerahan total dari Iran sebagai syarat penghentian konfrontasi. Ia tidak menyebut secara spesifik apa yang dimaksud dengan "menyerahkan segalanya" maupun bentuk perjanjian yang diinginkan Washington.
Klaim penyelesaian cepat ini muncul di tengah ketegangan yang masih berlangsung antara AS dan Iran. Trump berulang kali menyampaikan pernyataan serupa dalam berbagai kesempatan kampanye, namun belum ada rincian resmi mengenai jalur diplomasi yang sedang ditempuh.
Soal perang Rusia-Ukraina, Trump juga menyatakan optimisme bahwa konflik tersebut akan segera berakhir. Ia tidak memberikan penjelasan tambahan mengenai langkah konkret yang akan diambil pemerintahannya.
Kritik Kenneth Roth: Sanksi ICC dan Perlindungan Penjahat Perang
Di sisi lain, Kenneth Roth, peneliti senior di Universitas Yale sekaligus mantan direktur eksekutif Human Rights Watch, memberikan tanggapan terkait sanksi baru AS terhadap Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Menurut Roth, sanksi tersebut tidak menandai berakhirnya tatanan global yang berbasis aturan.
Roth berpendapat pemerintahan Trump berupaya "menciptakan dunia yang aman bagi penjahat perang Amerika dan Israel." Kritik ini menyoroti kebijakan luar negeri AS yang dinilai menghambat kerja ICC dalam mengadili kasus-kasus kejahatan perang.
Ia mencatat Washington juga pernah berusaha mengecualikan warga negaranya sendiri saat mahkamah tersebut dibentuk pada tahun 1998. Sikap AS terhadap ICC, menurut Roth, konsisten sejak pembentukan lembaga peradilan internasional itu.
Posisi AS terhadap ICC dan Implikasi Diplomatik
Sanksi baru AS terhadap ICC menjadi bagian dari rangkaian kebijakan pemerintahan Trump yang menolak yurisdiksi mahkamah tersebut atas warga Amerika dan sekutunya. Langkah ini memperlebar jarak antara Washington dan sejumlah negara Eropa yang mendukung ICC.
Roth menilai kebijakan tersebut tidak serta-merta meruntuhkan tatanan global berbasis aturan. Namun ia mengakui adanya upaya sistematis dari AS untuk melindungi kepentingan tertentu dari jangkauan hukum internasional.
Pernyataan Trump soal Iran dan Ukraina, bersamaan dengan kritik Roth terhadap sanksi ICC, menggambarkan arah politik luar negeri AS yang agresif di bawah pemerintahan saat ini. Kombinasi ancaman militer terhadap Iran dan penolakan terhadap yurisdiksi ICC menjadi ciri pendekatan Washington dalam beberapa bulan terakhir.
Yang Ditunggu: Rincian Diplomasi dan Respons Iran
Belum ada respons resmi dari Teheran maupun Moskow atas pernyataan terbaru Trump. Publik internasional menunggu apakah klaim penyelesaian cepat tersebut akan diikuti langkah diplomasi konkret atau hanya bersifat retorika kampanye.
Pemerintah Iran sebelumnya menolak tuntutan penyerahan total yang disampaikan AS. Sementara Rusia belum memberikan tanggapan spesifik terkait pernyataan Trump soal perang Ukraina dalam acara kampanye tersebut.