NUSAAKSARA.COM — Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia membuka opsi moratorium smelter nikel yang masih memproduksi bahan setengah jadi. Wacana ini muncul karena pasokan nikel global dinilai berlebih hingga 2,5 juta ton dan harga komoditas di pasar internasional terus merosot.
Pemerintah mengkaji pembatasan pembangunan fasilitas pemurnian dan pemrosesan nikel yang produknya belum sampai tahap akhir. Bahlil menyebut sebagian besar smelter yang beroperasi saat ini baru mengolah nikel pada kisaran 50-60 persen, atau masih berupa bahan setengah jadi.
Kondisi itu diperparah oleh kelebihan pasokan nikel global yang mencapai 2,5 juta ton. Dampaknya harga nikel dunia jatuh, dan Indonesia berisiko menjual komoditasnya dengan harga murah.
Setengah Jadi Jadi Sasaran Pembatasan
Bahlil menegaskan industri yang produk hilirnya langsung akan tetap didorong. Sementara smelter yang hanya menghasilkan bahan setengah jadi akan diminimalisir, bahkan tidak menutup kemungkinan dihentikan sementara lewat moratorium.
"Ini kan oversupply, makanya harganya lagi jatuh. Kita dapat pertimbangkan untuk industri yang setengah jadi ini kita mulai mencoba untuk meminimalisir, bahkan mungkin kita melakukan moratorium, sementara yang kita dorong adalah industri-industri yang produk hilirnya langsung," ungkap Bahlil di sela acara Investor Daily Summit 2026 di Jakarta.
Kebijakan ini bukan tanpa alasan. Selama ini pertumbuhan smelter mengikuti permintaan pasar tanpa kendali, sehingga ketika pasokan global berlebih, harga nikel Indonesia ikut tertekan.
Kapasitas Terpasang Tak Akan Dipakai Penuh
Pemerintah akan mengatur volume produksi nasional agar tidak membanjiri pasar saat permintaan sedang lemah. Bahlil mencontohkan, jika kapasitas terpasang sebuah smelter mencapai angka 10, maka yang diizinkan berproduksi bisa jauh di bawah angka itu selama oversupply masih terjadi.
"Sekalipun kapasitas terpasang contoh katakanlah 10, mungkin yang akan bisa berproduksi selama kita masih terjadi oversupply tidak sampai 10. Itu yang kita akan atur ya. Kalau kita mengikuti terus permintaan smelter, itu harga kita pasti akan jatuh," imbuhnya.
Langkah pengendalian produksi ini disebut Bahlil sebagai upaya menjaga stabilitas harga sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor tambang.
Nikel Tak Bisa Tumbuh Lagi
Alasan lain di balik wacana moratorium adalah keberlanjutan sumber daya alam. Bahlil mengingatkan komoditas mineral seperti nikel dan batu bara bersifat terbatas dan tidak dapat diperbarui, berbeda dengan sektor pertanian atau perkebunan yang bisa panen berulang.
"Kalau harganya lagi anjlok, jangan kita juga banjiri, nanti barang kita murah. Kita kan enggak mau barang kita dijual murah. Kalau nikel, batu bara, diambil kan enggak bisa berbuah. Jadi tolong kita jaga ini juga harus berkelanjutan untuk masa depan bangsa ya," tandasnya.
Wacana moratorium ini menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai mengoreksi strategi hilirisasi nikel yang selama ini fokus pada volume. Jika benar diterapkan, pelaku industri smelter setengah jadi harus bersiap menyesuaikan rencana ekspansi dan kapasitas produksinya.