NUSAAKSARA.COM — Badan Gizi Nasional (BGN) mengoperasikan 980 Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) atau dapur MBG secara serentak di 16 provinsi, dengan 691 unit di antaranya berdiri di Pulau Sumatera. Perluasan program menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah berangka stunting tinggi. Di tengah peluncuran, BGN memperingatkan praktik percaloan aktivasi dapur yang meminta Rp 100 juta hingga Rp 200 juta per pengajuan.
Peresmian dipusatkan di Leupung, Aceh Besar. Kepala BGN Sudaryono menyatakan sisa 289 SPPG tersebar di wilayah Kalimantan dan Bali. Seluruh unit diresmikan dalam pekan yang sama.
"Ini untuk wilayah 3T dan daerah dengan tingkat stunting yang sangat tinggi. Total 980 SPPG yang diresmikan secara serentak di 16 provinsi, yang dipusatkan di Aceh Besar," kata Sudaryono saat meresmikan SPPG 3T di Leupung, Aceh Besar, Rabu (14/10).
Percaloan Aktivasi Dapur Minta Rp 100 Juta-Rp 200 Juta
BGN menemukan oknum yang meminta uang kepada calon penyedia layanan dengan dalih mempercepat aktivasi dapur MBG. Nominal yang diminta bervariasi, mulai Rp 100 juta, Rp 150 juta, hingga Rp 200 juta.
"Temuan kita di lapangan ditemukan adanya oknum di Cilacap dan beberapa wilayah lain yang meminta uang dengan nominal Rp 100 juta, Rp 150 juta, hingga Rp 200 juta," ujarnya.
Sudaryono menegaskan seluruh proses aktivasi berjalan berdasarkan sistem, tanpa perantara. BGN menyatakan tidak pernah memberikan otorisasi, memerintahkan pihak mana pun, atau menggunakan jasa calo.
Masyarakat Diminta Dokumentasi dan Lapor Polisi
Masyarakat dan calon penyedia layanan diimbau tidak takut mengambil foto oknum yang meminta pungutan. Bukti tersebut diminta segera dilaporkan ke kepolisian.
Peringatan ini menyasar pihak-pihak yang mengatasnamakan Pimpinan BGN untuk memperoleh keuntungan. Modusnya beragam, mulai dari janji mempercepat verifikasi hingga klaim koneksi internal.
Evaluasi Tata Kelola dan Higienitas Dapur
BGN mengakui masih ada sejumlah persoalan di lapangan. Evaluasi mencakup tata kelola, sistem, hingga kesiapan personel di tiap SPPG.
"Kepala daerah beserta Satgas MBG di daerah kita harap dapat aktif mengawasi dapur-dapur di wilayahnya, khususnya terkait masalah kebersihan dan higienitas," kata Sudaryono.
Pengawasan daerah menjadi krusial seiring bertambahnya jumlah dapur yang beroperasi. Setiap SPPG dituntut memenuhi standar kebersihan sebelum melayani penerima manfaat.
Apa Artinya bagi Penyedia Layanan dan Mitra Daerah
Bagi pelaku usaha yang berminat menjadi mitra dapur MBG, jalur resmi hanya melalui sistem BGN. Tidak ada skema pembayaran kepada individu untuk memperoleh penugasan.
Pemerintah daerah dan Satgas MBG di wilayah 3T memegang peran pengawasan harian. Temuan lapangan soal pungutan liar dapat disalurkan langsung ke kepolisian tanpa melalui perantara.
Perluasan ke 16 provinsi menandai tahap baru program makan bergizi di wilayah dengan angka stunting tinggi. Kecepatan pembukaan dapur berjalan seiring upaya BGN menutup celah penyalahgunaan wewenang.