NUSAAKSARA.COM — Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 6,0 persen pada 2027 dengan ekonomi digital sebagai salah satu tumpuan utama. Target itu berpijak pada capaian semester I 2026 yang tumbuh 5,45 persen, tetapi menuntut investasi tumbuh 8–9 persen, lebih cepat dari PDB.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang semester I 2026 mencapai 5,45 persen secara c-to-c. Angka itu menjadi pijakan pemerintah menuju target 6,0 persen pada 2027, dengan inflasi yang dijaga di kisaran 2,5 persen.
Untuk mencapainya, pemerintah membidik realisasi investasi Rp2.258 triliun. Investasi harus tumbuh lebih cepat daripada produk domestik bruto, yakni sekitar 8–9 persen.
Transaksi Digital Mendekati 100 Miliar Dolar AS
Nilai transaksi bruto ekonomi digital Indonesia atau gross merchandise value (GMV) mendekati 100 miliar dolar AS pada 2025, naik 14 persen dibanding tahun sebelumnya. Pengguna QRIS mencapai 65,77 juta orang, dengan 44,86 juta pelaku usaha menerima pembayaran melalui sistem itu.
Pemerintah memproyeksikan transaksi e-commerce tumbuh lebih dari 14 persen menjadi 71 miliar dolar AS. Dengan nilai tersebut, Indonesia diperkirakan tetap menjadi pasar perdagangan daring terbesar di Asia Tenggara.
Transaksi Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) ditargetkan mencapai Rp40 triliun pada akhir 2026, naik sekitar 10 persen dari Rp36,4 triliun pada 2025.
Tenaga Kerja Terampil hingga Pusat Data Jadi Syarat
Airlangga menyebut pengembangan ekonomi digital perlu ditopang tenaga kerja terampil, industri semikonduktor, kecerdasan buatan (AI), dan infrastruktur, termasuk pusat data. Kapasitas pusat data yang telah beroperasi mencapai 600–700 megawatt.
Proyek yang masih dalam rencana pengembangan mencapai 1,3 gigawatt, dengan perkiraan investasi 15–20 miliar dolar AS. Pemerintah menyoroti kebutuhan lahan, listrik, dan air untuk pembangunannya.
Perusahaan teknologi NVIDIA sedang menjajaki investasi 4,5 miliar dolar AS di kawasan perdagangan bebas Batam. Rencana itu masih dalam tahap pembicaraan.
DEFA Ditargetkan Diteken di KTT ASEAN Filipina
Di tingkat kawasan, pemerintah telah menyelesaikan perundingan Digital Economy Framework Agreement (DEFA). Kesepakatan itu ditargetkan ditandatangani saat KTT ASEAN di Filipina pada November 2026, dengan proses ratifikasi diselesaikan dalam 180 hari setelahnya.
Kajian Boston Consulting Group memperkirakan implementasi DEFA dapat mendorong nilai ekonomi digital ASEAN dari 1 triliun dolar AS menjadi 2 triliun dolar AS pada 2030. Kerja sama AI melalui World AI Collaboration Organization (WAICO) diperkirakan menarik investasi 8–12 miliar dolar AS sepanjang 2026–2030.
Ancaman Keamanan Data dan Enkripsi Tahan Kuantum
Bank Indonesia mencatat 12,99 miliar transaksi pembayaran digital pada kuartal III 2025, naik 38,08 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Lonjakan itu membawa tantangan keamanan tersendiri.
Pemerintah menyiapkan teknologi enkripsi tahan kuantum untuk menghadapi ancaman pencurian data yang kini belum terbaca, tetapi berpotensi dibuka komputer kuantum di masa depan. Ancaman itu dikenal sebagai Harvest Now, Decrypt Later (HNDL).
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyiapkan gugus tugas nasional untuk mendukung peralihan ke sistem pengamanan data tahan kuantum.
Kolaborasi Pemerintah dan Dunia Usaha Jadi Kunci
Airlangga menegaskan target 6 persen tidak bisa dicapai satu lembaga. Diperlukan kerja sama pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lain agar manfaat pertumbuhan ekonomi dirasakan lebih luas.
"Perekonomian Indonesia tumbuh 5,45 persen (c-to-c) pada Semester I 2026, yang menjadi pijakan menuju target tersebut. Tahun 2027, Pemerintah menargetkan pertumbuhan sebesar 6,0 persen, inflasi 2,5 persen," kata Airlangga, dikutip dari Antara, Minggu, 18 Oktober.