Wamentan Saleh Sebut Pengawasan Lemah Jadi Biang Impor Bawang Putih

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:00:31 WIB
Wakil Menteri Pertanian Saleh Mustafa menyampaikan pernyataan dalam Agrifood Forum 2026 di Jakarta Selatan, Senin (19/10).

NUSAAKSARA.COM — Wakil Menteri Pertanian Saleh Mustafa menyatakan pengawasan impor bawang putih yang belum ketat menjadi penyebab utama ketergantungan Indonesia pada pasokan luar negeri. Padahal, aturan mewajibkan importir menyediakan lahan dan meningkatkan produksi dalam negeri sebagai syarat memperoleh kuota.

Wakil Menteri Pertanian Saleh Mustafa membeberkan akar masalah impor bawang putih yang tak kunjung surut. Menurutnya, persoalan bukan terletak pada ketiadaan aturan, melainkan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban importir.

Indonesia pernah mencapai swasembada bawang putih pada periode 1991-1995. Setelah periode itu, produksi dalam negeri terus menurun sementara volume impor meningkat.

Aturan Wajib Lahan Tak Pernah Dijalankan Importir

Regulasi yang berlaku mewajibkan importir bawang putih menyediakan lahan dan meningkatkan produksi dalam negeri. Kewajiban itu menjadi syarat agar importir tidak sekadar mengimpor, tetapi turut berkontribusi pada produksi nasional.

Saleh menyebut kewajiban tersebut tidak pernah dijalankan. Target menekan kuota impor setiap tahun melalui penyediaan lahan dan peningkatan produksi dalam negeri pun tidak terealisasi.

"Emang aturan mainnya sudah ada ini butuh pengawalan ketat. Misalnya, importir bawang ketika mendapatkan kuota harus memiliki lahan sekian. Nah, ini tidak pernah diikuti (dan) diawasi perkembangannya," ujar Saleh dalam acara Agrifood Forum 2026 di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Senin (19/10).

Ia mencontohkan mekanisme yang seharusnya berjalan: importir yang telah berproduksi di dalam negeri semestinya mendapat kuota lebih kecil pada tahun berikutnya. Mekanisme itu dinilai belum diterapkan.

"Harusnya lompatannya begitu tahun berikutnya dapat kuota, sudah harus berkurang kuotanya karena sudah produksi dalam negeri. Nah, mekanisme ini yang saya kira perlu pembenahan," lanjutnya.

Jejak Swasembada 1991-1995 yang Hilang

Saleh menempatkan persoalan bawang putih sebagai contoh kehilangan capaian lama. Pada 1991 hingga 1995, kebutuhan bawang putih nasional terpenuhi dari produksi dalam negeri.

"Bawang putih ini pernah kita berjaya pada tahun 1991 sampai 95. Itu kebutuhan bawang putih kita swasembada, nah tiba-tiba menurun, jadi importir," ujar Saleh.

Penurunan produksi itu membuka ruang bagi masuknya pasokan impor secara berkelanjutan. Hingga kini, bawang putih menjadi salah satu komoditas hortikultura yang paling bergantung pada pasokan luar negeri.

Pembenahan Pengawasan Jadi Kunci

Saleh menegaskan pembenahan mekanisme pengawasan sebagai langkah yang perlu diambil. Pengawasan dinilai harus mencakup verifikasi kepemilikan lahan hingga perkembangan produksi importir dari tahun ke tahun.

Tanpa pengawasan yang ketat, menurutnya, insentif untuk berproduksi di dalam negeri tidak akan muncul. Importir cenderung memilih jalur impor tanpa memenuhi kewajiban produksi.

Pernyataan itu disampaikan dalam Agrifood Forum 2026 bertajuk "Swasembada Protein & Peluang Pangan Global". Forum tersebut menghadirkan sejumlah menteri, pejabat pemerintah, dan pimpinan BUMN untuk membahas penguatan swasembada protein, ketahanan pangan, serta daya saing industri pangan Indonesia di pasar global.

Rangkaian acara terbagi dalam tiga sesi utama. Sesi pertama bertajuk "Protein untuk Indonesia", dilanjutkan keynote speech dan diskusi bersama Menko Pangan Zulkifli Hasan, serta panel ketiga bertajuk "Dari Swasembada ke Daya Saing Pangan".

Apa Artinya bagi Pelaku Usaha Pangan

Bagi importir bawang putih, pengetatan pengawasan berpotensi mengubah perhitungan biaya usaha. Kewajiban penyediaan lahan menambah beban investasi yang harus disiapkan sebelum kuota impor dikantongi.

Di sisi lain, petani bawang putih dalam negeri berpeluang mendapat insentif harga jika pasokan impor benar-benar ditekan. Selama ini, banjir pasokan impor menjadi salah satu faktor penekan harga di tingkat petani.

Pemerintah sendiri menargetkan swasembada sejumlah komoditas pangan, termasuk yang selama ini bergantung pada impor. Untuk bawang putih, realisasinya bergantung pada seberapa ketat pengawasan terhadap kewajiban produksi importir dijalankan.

Terkini