NUSAAKSARA.COM — SKK Migas menyoroti sistem fiskal dan persaingan modal global sebagai tantangan terbesar industri hulu migas nasional. Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Desti Melanti menyebut penyesuaian skema yang lebih ramah investasi menentukan daya saing Indonesia. Tanpa perbaikan, target produksi migas nasional berisiko makin sulit dikejar.
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) membeberkan sejumlah hambatan yang membuat industri hulu migas nasional kian berat melaju. Selain tantangan teknis, persoalan non-teknis seperti fiskal, perizinan, hingga pembebasan lahan ikut menekan iklim investasi.
Desti Melanti, Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas, menilai sistem fiskal menjadi titik krusial. Indonesia harus bersaing ketat dengan negara lain dalam memperebutkan alokasi modal global agar investor mau menanamkan dananya di Tanah Air.
Persaingan Modal dan Skema Bagi Hasil
Menurut Desti, penyesuaian skema yang lebih ramah investasi sangat menentukan daya saing nasional. Ia menyampaikan hal itu dalam panel diskusi hari pertama Forum Ekonomi (FOREK) Hulu Migas 2026 di Jakarta, Rabu (28/10).
"Penyesuaian skema yang lebih ramah investasi dinilai sangat menentukan daya saing nasional," ungkap Desti.
Ia juga menyinggung soal split atau bagi hasil yang dianggap sudah tidak lagi menarik bagi sebagian investor. Jika investor butuh tambahan split untuk menjaga keekonomian lapangan, SKK Migas menilai perlu ada konsep baru yang lebih menarik.
"Pertama adalah kemudahan dalam mereka melakukan investasi, dan yang kedua adalah kecepatan dalam pengambilan keputusan, dan kemudahan dalam memperoleh perizinan. Jadi, itu akar masalah kita," ujarnya.
Lapangan Tua Makin Rakus Sumur
Persoalan lain yang tak kalah pelik adalah usia lapangan migas yang sudah puluhan tahun. Lapangan tua menuntut biaya pemeliharaan dan operasi tinggi hanya untuk menahan laju penurunan produksi.
"Lapangan migas yang semakin tua membutuhkan biaya pemeliharaan dan operasi yang tinggi untuk menahan laju penurunan produksi," kata Desti.
Gambaran betapa borosnya lapangan tua terlihat dari data SKK Migas. Di SLO Rokan pada 1977, produksi setara masih bisa ditopang satu sumur. Pada 2017, untuk hasil serupa dibutuhkan hingga 12 sumur.
Contoh lain di Peciko Mahakam. Pada 2001, perolehan minyak dan gas cukup lewat satu sumur. Pada 2015, jumlahnya melonjak menjadi 45 sumur demi menjaga output tetap jalan.
Perizinan Lambat hingga Kontrak Jangka Panjang
Hambatan non-teknis juga jadi sorotan. Proses perizinan yang lambat dan kendala pembebasan lahan berpotensi menunda realisasi proyek. Penundaan itu membengkakkan biaya pengembangan sekaligus merintangi pencapaian target produksi nasional.
Dari sisi pengusaha, Direktur Eksekutif Indonesia Petroleum Association (IPA) Marjolijn Wajong menegaskan potensi migas Indonesia bukan cerita baru. Yang dibutuhkan sekarang adalah eksekusi untuk membuktikannya, dan itu menuntut kepastian usaha.
"Kontrak migas itu kan kontrak jangka panjang, 30 tahun bisa diperpanjang sehingga jadi 50 tahun. Dan di atas perjanjian atau kontrak itulah akan dilakukan perencanaan untuk eksplorasi atau pengembangan lapangan. Jadi penting bahwa kontrak ini dipegang dan dihormati secara jangka panjang," jelas Marjolijn.
Pelajaran dari Malaysia
Head of Resource Exploration at Malaysia Petroleum Management (MPM) PETRONAS, Azmir, menilai kondisi lapangan migas Indonesia dan Malaysia mirip: sama-sama mature. Karena itu PETRONAS agresif mengincar cadangan baru dan mengaktifkan frontier basin yang belum berproduksi.
"Jadi kalau kita bergantungkan terus kepada mature basin ini, lama-lama produksi di Malaysia akan menurun," ujar Azmir.
Malaysia juga mengejar percepatan eksekusi proyek. Jika dulu waktu dari temuan hingga produksi pertama rata-rata 100 bulan, kini PETRONAS menargetkan 50 bulan. Percepatan itu dinilai penting bagi operator maupun investor.
Bagi Indonesia, sinergi kebijakan, akselerasi investasi, dan peningkatan lifting menjadi pekerjaan rumah bersama. Penyederhanaan perizinan dan dukungan insentif fiskal yang memadai dinilai jadi kunci untuk kembali menarik minat investasi hulu migas.