NUSA AKSARA - Pemerintah terus mempercepat transisi menuju ekonomi hijau sebagai bagian dari strategi nasional memperkuat kemandirian bangsa dan daya saing ekonomi. Langkah ini sejalan dengan visi Asta Cita serta komitmen global Indonesia dalam menekan laju perubahan iklim.
Melalui skema Nationally Determined Contribution (NDC), Indonesia menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen pada 2030 melalui upaya mandiri, dan hingga 43,20 persen dengan dukungan internasional.
Target ambisius tersebut dijalankan melalui tiga pilar utama, yakni pengembangan green energy, penguatan green economy, serta penciptaan green jobs agar transisi hijau berlangsung inklusif dan berkeadilan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, transformasi besar tersebut membutuhkan fondasi ekonomi makro yang kuat agar dapat berjalan berkelanjutan.
“Ambisi besar ini tentu harus ditopang oleh landasan ekonomi makro yang kokoh,” ujar Airlangga dalam Seminar Nasional Transisi Energi Berkeadilan dan Peluang Green Jobs serta Green Economy di Kalimantan Timur dan Indonesia di Universitas Balikpapan, Selasa (27/1).
Airlangga memaparkan, kinerja ekonomi nasional menunjukkan ketahanan yang solid. Pada kuartal III-2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,04 persen (year on year), sementara inflasi tetap terkendali di level 2,92 persen pada Desember 2025.
Pemerintah sendiri memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tetap kuat, masing-masing 5,2 persen pada 2025 dan 5,4 persen pada 2026.
Sentimen domestik pun terjaga positif. Hal ini tercermin dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sempat mencetak rekor tertinggi, PMI Manufaktur Desember 2025 yang berada di zona ekspansif pada level 51,2, serta Indeks Keyakinan Konsumen yang tetap optimistis di angka 123,5.
Dari sisi eksternal, neraca perdagangan Indonesia pada November 2025 mencatat surplus sebesar USD2,66 miliar. Secara kumulatif, surplus perdagangan sepanjang Januari–November 2025 mencapai USD38,54 miliar dan berlangsung selama 67 bulan berturut-turut.
Investasi PMA dan PMDN sepanjang 2025 juga tumbuh 12,7 persen (yoy) dengan total realisasi Rp1.931 triliun, sementara cadangan devisa berada di level tinggi, yakni USD156,5 miliar pada akhir Desember 2025.
“Pertumbuhan kredit yang terjaga, khususnya kredit investasi, memberikan ruang fiskal yang kuat untuk mendukung investasi strategis, termasuk di sektor energi bersih,” kata Airlangga.
Ia menekankan, percepatan transisi energi menjadi langkah nyata menuju kedaulatan energi sekaligus sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan. Indonesia memiliki potensi energi baru dan terbarukan (EBT) yang sangat besar, mencapai 3.686 gigawatt, dengan Kalimantan menyumbang sekitar 517 gigawatt yang didominasi energi surya.
Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemerintah mendorong pembangunan green super grid sepanjang sekitar 70 ribu kilometer, pengembangan biofuel B40–B50, bahan bakar pesawat ramah lingkungan, hingga pemanfaatan hidrogen, energi nuklir, dan green ammonia.
Selain itu, teknologi Carbon Capture and Storage/Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCS/CCUS) juga terus dikembangkan untuk menekan emisi sektor industri.
Di sisi lain, penguatan green economy diarahkan pada peningkatan nilai tambah dan keberlanjutan melalui hilirisasi industri. Pemerintah mendorong pengolahan komoditas mentah menjadi produk bernilai tinggi, seperti pasir silika untuk panel surya serta mineral strategis untuk baterai kendaraan listrik.
Airlangga menambahkan, transformasi ekonomi hijau juga membuka peluang kerja besar, khususnya bagi generasi muda. Transisi ini diproyeksikan mampu menciptakan sekitar 4,4 juta lapangan kerja baru, dengan porsi tenaga kerja hijau mencapai sekitar 3 persen dari total tenaga kerja nasional pada 2029.
“Pemerintah menyiapkan Program Magang Nasional bagi 100 ribu lulusan perguruan tinggi dengan uang saku setara upah minimum. Ekosistem dan arah kebijakan sudah disiapkan, kini saatnya generasi muda mempersiapkan diri untuk ekonomi masa depan,” pungkasnya.
Seminar nasional tersebut turut dihadiri Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian, Pembina YAPENTI-DWK Universitas Balikpapan, Rektor Universitas Balikpapan beserta jajaran, Chair of Governing Board Yayasan Mitra Hijau, serta perwakilan Action Network South East Asia. (CHY/CTA)