NUSA AKSARA – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Pertemuan tersebut membahas kesiapan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) yang dijadwalkan mulai berlaku pada awal Juni 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah tengah memfinalisasi berbagai aturan pendukung agar kebijakan bisa berjalan tepat waktu.
“Tadi melaporkan ke Bapak Presiden terkait pelaksanaan devisa hasil ekspor yang berlangsung tanggal 1 Juni besok,” ujar Airlangga usai rapat.
Ekspor CPO dan Batu Bara Akan Dipantau Lewat Danantara
Selain kebijakan DHE, pemerintah juga menyiapkan pelaksanaan ekspor komoditas strategis seperti crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia.
Menurut Airlangga, pemerintah sedang menyelesaikan instrumen regulasi dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan.
“Semua instrumen regulasi akan diselesaikan sebelum 1 Juni,” katanya.
Pemerintah Mulai Sosialisasi ke Pelaku Usaha
Airlangga mengatakan pemerintah juga langsung melakukan sosialisasi kepada asosiasi pelaku usaha agar kebijakan baru dipahami secara menyeluruh.
Langkah ini dinilai penting karena perubahan tata kelola ekspor dan devisa hasil ekspor akan berdampak langsung pada sektor komoditas strategis nasional.
Investor Asing Diminta Tidak Khawatir
Menanggapi potensi kekhawatiran investor asing, Airlangga menegaskan kegiatan ekspor tetap dijalankan perusahaan-perusahaan yang selama ini sudah beroperasi.
Menurutnya, mekanisme baru lebih difokuskan pada pelaporan dan pengawasan melalui Danantara.
“Ekspor masih dilakukan perusahaan existing. Dalam ekspor itu ada pelaporan kepada Danantara,” jelasnya.
Pemerintah juga akan melakukan penyesuaian sistem secara bertahap selama tiga bulan pertama implementasi.
Pemerintah Bahas Ekonomi Global dan Work From Home
Selain isu ekspor, rapat juga membahas langkah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah situasi global yang masih penuh ketidakpastian.
Airlangga menyebut pemerintah menyiapkan sejumlah paket kebijakan ekonomi, termasuk melanjutkan kebijakan work from home selama dua bulan ke depan.
“Maka juga akan dilanjutkan work from home untuk dua bulan ke depan,” ujarnya.
Pemerintah Mulai Perketat Pengawasan Ekspor SDA
Langkah pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor dan pengawasan komoditas strategis menunjukkan arah baru tata kelola ekonomi nasional.
Di tengah ketidakpastian global dan tingginya nilai perdagangan sumber daya alam, pemerintah ingin memastikan hasil ekspor Indonesia memberi dampak lebih besar bagi penerimaan negara, stabilitas ekonomi, dan penguatan cadangan devisa nasional.
(CHY)
