NUSA AKSARA – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/5/2026). Dalam rapat tersebut, pemerintah melaporkan kondisi perekonomian nasional yang menunjukkan kinerja positif sepanjang kuartal pertama tahun 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,61 persen. Angka tersebut disebut menjadi salah satu yang tertinggi di antara negara-negara G20.
“Jadi kita di atas Cina, di atas Singapura, Korea Selatan, Arab, bahkan Amerika. Dan pertumbuhan ini di atas daripada ekspektasi dari berbagai lembaga yang biasanya mereka rata-rata di angka 5,2,” ujar Airlangga kepada awak media.
Konsumsi dan Ekspor Jadi Penopang
Menurut Airlangga, pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh konsumsi masyarakat dan belanja pemerintah yang sama-sama mengalami peningkatan. Di sisi lain, aktivitas perdagangan luar negeri juga tetap menunjukkan tren positif.
Ia menyebut kinerja ekspor dan impor masih tumbuh baik, seiring meningkatnya aktivitas di berbagai sektor lapangan usaha seperti industri, perdagangan, administrasi pemerintahan, jasa, transportasi pergudangan, pertanian, hingga konstruksi.
“Dari segi ekspor dan impor juga positif. Dari segi lapangan usaha, sektor industri, sektor perdagangan, sektor administrasi pemerintahan, jasa lainnya, dan juga transportasi pergudangan, pertanian dan konstruksi juga berjalan dengan baik,” lanjutnya.
Stabilitas Ekonomi Tetap Terjaga
Pemerintah juga mencatat sejumlah indikator makroekonomi yang dinilai menunjukkan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga. Inflasi berhasil ditekan ke angka 2,42 persen, turun dibandingkan periode sebelumnya yang berada di level 3,48 persen.
Selain itu, pertumbuhan kredit tercatat mencapai 9,49 persen, sementara dana pihak ketiga tumbuh hingga 13,55 persen. Menurut Airlangga, kondisi tersebut mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional yang masih tinggi.
Pemerintah Waspadai Capital Outflow
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo turut menyoroti dinamika aliran modal keluar atau capital outflow yang terjadi di pasar keuangan. Pemerintah bersama otoritas terkait telah melakukan kajian terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kondisi tersebut sekaligus menyiapkan langkah mitigasi.
Koordinasi antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan juga diperkuat guna menjaga stabilitas keuangan nasional, termasuk dalam menjaga kestabilan nilai tukar rupiah.
Selain itu, pemerintah melaporkan perkembangan regulasi terkait devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) yang akan mulai diberlakukan pada 1 Juni 2026.
“Jadi revisi perubahan terhadap PP 36 sudah difinalisasikan dan akan diberlakukan per 1 Juni 2026. Jadi perubahan bahwa DHE SDA wajib masuk ke Himbara dan dikonversi ke rupiah maksimum 50 persen,” kata Airlangga.
Dengan pertumbuhan yang melampaui ekspektasi serta stabilitas ekonomi yang tetap terjaga, pemerintah optimistis ekonomi Indonesia mampu bertahan dan terus tumbuh di tengah dinamika global yang masih penuh tantangan.
(CHY)