NUSA AKSARA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meraih penghargaan sebagai Pemerintah Provinsi dengan Nilai Transaksi Usaha Mikro Kecil (UMK) Terbesar Tahun Anggaran 2025 dalam ajang Inabuyer B2B2G Expo 2026.
Dikutip dari keterangan resmi Pemprov DKI Jakarta, penghargaan tersebut diberikan atas komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses pasar UMKM melalui belanja dan pengadaan barang maupun jasa pemerintah.
Penghargaan diterima Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, mewakili Gubernur DKI Jakarta, di Gedung Smesco Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (5/5/2026).
Ratu mengatakan, capaian tersebut menjadi hasil kolaborasi antara perangkat daerah, pelaku usaha, dan UMKM yang terus berkembang di tengah tantangan ekonomi.
“Penghargaan ini menjadi bukti bahwa keberpihakan terhadap UMKM harus diwujudkan melalui kebijakan yang memberi ruang lebih luas bagi produk lokal untuk berkembang dan masuk ke rantai pengadaan pemerintah,” ujarnya.
Transaksi Capai Rp13,7 Triliun
Sepanjang 2025, nilai transaksi pengadaan Pemprov DKI Jakarta melalui UMKM tercatat mencapai Rp13,7 triliun.
Menurut Ratu, capaian itu didukung penguatan sistem pengadaan pemerintah yang semakin terbuka terhadap produk UMKM lokal. Salah satunya melalui Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Transaksi E-purchasing dengan Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil melalui Sistem E-order.
Ia menjelaskan, penguatan UMKM dilakukan melalui berbagai pendekatan, mulai dari pembiayaan, pemasaran, peningkatan kualitas produk, pendampingan usaha, digitalisasi, legalitas usaha, hingga penguatan koperasi.
“Belanja pemerintah memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi rakyat. Ketika produk UMKM digunakan dalam pengadaan pemerintah, dampaknya tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga penciptaan lapangan kerja dan penguatan usaha keluarga,” katanya.
UMKM Disebut Harus Jadi Tuan Rumah
Ratu menambahkan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menempatkan UMKM sebagai bagian penting dalam pembangunan ekonomi Jakarta yang inklusif dan berkelanjutan.
Menurutnya, pelaku usaha kecil perlu mendapat ruang yang lebih besar agar mampu berkembang dan bersaing di kotanya sendiri.
“UMKM harus menjadi tuan rumah di kotanya sendiri. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta terus membuka peluang agar pelaku UMKM memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, berkembang, dan naik kelas,” tuturnya.
Pemprov DKI Jakarta menyatakan akan terus memperkuat ekosistem UMKM sebagai fondasi ekonomi perkotaan yang tangguh dan adaptif. Dukungan terhadap sektor ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta yang lebih inklusif.
(CHY)