Insentif Rp 3 Juta Belum Final, Industri Motor Listrik Minta Aturan Segera Ditetapkan

Selasa, 22 September 2026 | 15:01:01 WIB
Ilustrasi. Foto: Generate AI

NUSAAKSARA.COM — Produsen sepeda motor listrik menilai keberlanjutan pasar tidak bisa terus bergantung pada insentif pembelian dari pemerintah. Founder dan CEO Mimo Mobility, Triharsa Adicahya, menyebut insentif Rp 3 juta masih belum final karena sejumlah aturan teknis belum rampung. Ketidakpastian ini membuat pasar menahan pembelian dan berimbas ke ekosistem industri.

Insentif pembelian sepeda motor listrik senilai Rp 3 juta masih menyisakan banyak pertanyaan bagi pelaku industri. Sejumlah ketentuan teknis, mulai dari spesifikasi baterai hingga model kendaraan yang boleh ikut program, disebut masih dalam tahap penyusunan.

Founder dan CEO Mimo Mobility, Triharsa Adicahya, mengungkapkan hal itu saat ditemui di Jakarta, Senin (21/9/2026). Menurutnya, aturan yang belum tuntas membuat produsen sulit menentukan arah produk dan strategi bisnis.

"Sebetulnya masih ruwet. Dari segi insentifnya Rp3 juta, cuma masih belum fix, masih diatur-atur. Baterainya juga masih diatur-atur, belum beres," kata Triharsa.

Model Baru Jadi Syarat, tapi Ketentuan Masih Bisa Berubah

Pemerintah disebut tengah menyiapkan aturan agar sepeda motor yang mengikuti program insentif merupakan model baru, bukan kendaraan yang sudah beredar di pasaran. Ketentuan ini disebut masih bisa berubah sebelum ditetapkan secara resmi.

Kondisi tersebut, menurut Triharsa, membuat pelaku usaha harus menunggu sampai seluruh regulasi benar-benar rampung. Dampaknya, pasar ikut menahan diri sebelum mengambil keputusan pembelian.

"Sering memberitahu lebih cepat dari seharusnya. Akhirnya semua orang menunggu peraturan produknya. Pasarnya nunggu, kalau pasarnya nunggu, tidak ada pembelian. Nah, itu yang damaging ke ekosistem industrinya," ujarnya.

Bisnis Tidak Boleh Bergantung pada Subsidi

Triharsa menegaskan produsen tidak semestinya membangun bisnis yang sepenuhnya bergantung pada bantuan pemerintah. Insentif boleh dimanfaatkan jika tersedia, tetapi keberadaannya tidak boleh menjadi penentu apakah sebuah usaha bisa bertahan.

"We will not begging for subsidy (Kita tidak bergantung pada subsidi). We will not (Kita tidak mau). Tapi kalau ada, bagus," katanya.

Menurut dia, sepeda motor listrik sebenarnya sudah punya pasar potensial tanpa harus selalu mengandalkan potongan harga. Konsumen Indonesia, kata dia, sudah terbiasa membeli sepeda motor di kisaran Rp 20 juta hingga Rp 25 juta.

"Untuk sepeda motor itu sudah tidak perlu subsidi sebetulnya. Orang Indonesia beli Rp25 juta itu bisa, punya kemampuan. Yang dibutuhkan pemerintah adalah financing," ujarnya.

Pembiayaan Dinilai Lebih Mendesak daripada Insentif

Tantangan yang perlu mendapat perhatian justru bagaimana konsumen bisa memperoleh pembiayaan dengan skema yang kompetitif. Jika cicilan sepeda motor listrik diperlakukan sama seperti sepeda motor konvensional, hambatan beralih dinilai bisa ditekan tanpa bergantung pada potongan harga pemerintah.

Triharsa juga melihat peralihan dari kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik sebagai bagian dari persoalan yang lebih besar, yakni beban subsidi energi. Penggunaan bahan bakar bersubsidi memiliki konsekuensi terhadap anggaran negara.

Di sisi industri, transisi tersebut dinilai dapat membuka peluang pemanfaatan sumber daya domestik, termasuk nikel yang menjadi bahan penting dalam rantai pasok baterai.

Regulasi Konsisten Jadi Kunci Investasi

Arah kebijakan transisi energi perlu diterjemahkan dalam regulasi yang jelas dan konsisten. Industri membutuhkan kepastian agar investasi, produksi, dan pengembangan produk bisa berjalan tanpa terus menunggu perubahan aturan.

"Kalau tidak jelas, dia nunggu. Tidak ada aturan, repot jadinya," kata dia.

Kepastian tersebut semakin penting karena pengembangan kendaraan listrik tidak berhenti pada produksi unit. Ekosistem pendukung seperti pembiayaan, infrastruktur pengisian, bengkel, teknisi, hingga rantai pasok juga perlu tumbuh bersamaan.

Keberlanjutan industri motor listrik dinilai tidak cukup hanya dengan memperbesar insentif pembelian. Kepastian regulasi dan model bisnis yang mampu berjalan mandiri akan menentukan apakah transisi kendaraan listrik bisa berkembang menjadi ekosistem industri dalam jangka panjang.

Terkini