NUSAAKSARA.COM — Fitch Ratings memangkas peringkat jangka panjang surat utang senior tanpa jaminan PT Pos Indonesia (Persero) senilai Rp 400 miliar menjadi D(idn) dari sebelumnya C(idn). Penurunan status ke default terjadi setelah perusahaan gagal melunasi kupon yang jatuh tempo 28 September 2026 hingga batas masa tenggang 14 hari kerja berakhir. Kondisi ini memperlebar tekanan likuiditas di tubuh BUMN jasa pos tersebut, menyusul gagal bayar cicilan imbalan ijarah sukuk senilai Rp 1 triliun.
Fitch mengategorikan kegagalan membayar bunga atau pokok utang saat jatuh tempo, termasuk setelah melewati masa tenggang, sebagai gagal bayar. Status tersebut tercermin dalam peringkat Restricted Default (RD) atau Default (D).
"Gagal Bayar atas Surat Utang Senior Tanpa Jaminan: Penurunan peringkat surat utang menjadi 'D(idn)' dari 'C(idn)' mengikuti berakhirnya masa tenggang 14 hari kerja atas pembayaran kupon yang jatuh tempo pada 28 September," tulis pengumuman Fitch Ratings dikutip dari situs resminya, Sabtu (24/10/2026).
Dua Tahap Penurunan Peringkat dalam Sebulan
Penurunan status ke default menandai babak kedua tekanan pemeringkatan terhadap Pos Indonesia. Pada 18 September 2026, Fitch lebih dulu memangkas Peringkat Nasional Jangka Panjang POST menjadi RD(idn) dari sebelumnya C(idn).
Langkah tersebut diambil bersamaan dengan penurunan peringkat sukuk tahap kedua perusahaan menjadi D(idn) dari C(idn). Pemicunya adalah kegagalan perusahaan membayar cicilan imbalan ijarah sukuk yang belum diselesaikan.
Peringkat D(idn) pada surat utang senior tanpa jaminan Rp 400 miliar kini menempatkan seluruh instrumen utang publik Pos Indonesia dalam kategori gagal bayar.
Sukuk Rp 1 Triliun Masih dalam Masa Tenggang
Fitch mencatat Pos Indonesia belum membayar cicilan imbalan ijarah yang jatuh tempo pada 8 Oktober 2026 atas sukuk tahap pertama senilai Rp 1 triliun. Perusahaan masih berada dalam masa tenggang kontraktual 14 hari kerja untuk menyelesaikan pembayaran tersebut.
"POST juga tidak melakukan pembayaran cicilan imbalan ijarah yang jatuh tempo pada 8 Oktober 2026 atas sukuk tahap pertama senilai Rp 1 triliun," terang Fitch.
Sukuk tahap pertama terdiri atas Seri A, B, dan C. Masing-masing seri jatuh tempo pada Januari 2028, Januari 2030, dan Januari 2032.
Apa Arti Status Default bagi Pemegang Obligasi dan Sukuk
Peringkat D(idn) menandakan emiten telah gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai jadwal, bukan sekadar berpotensi gagal. Bagi pemegang surat utang Rp 400 miliar, status ini membuka ruang negosiasi restrukturisasi atau percepatan penagihan sesuai perjanjian perwaliamanatan.
Untuk sukuk tahap pertama, risiko serupa mengintai jika masa tenggang 14 hari kerja berakhir tanpa pembayaran. Nilai eksposur Rp 1 triliun membuat total kewajiban yang berpotensi masuk kategori gagal bayar mendekati Rp 1,4 triliun.
Pelaku pasar obligasi korporasi umumnya mencermati peringkat RD dan D sebagai sinyal negatif terhadap yield dan likuiditas perdagangan. Instrumen dengan peringkat default cenderung sulit diperdagangkan di pasar sekunder dan menekan valuasi portofolio investor yang masih memegang surat utang tersebut.
Tekanan Likuiditas di Balik Kewajiban Rp 1,4 Triliun
Gagal bayar kupon dan cicilan imbalan ijarah menunjukkan Pos Indonesia menghadapi tekanan arus kas yang nyata. Kewajiban Rp 400 miliar pada surat utang senior dan Rp 1 triliun pada sukuk tahap pertama menjadi ujian berat bagi struktur keuangan perusahaan.
Fitch belum mengungkap langkah lanjutan perusahaan dalam bahan pemeringkatan tersebut. Perhatian berikutnya tertuju pada apakah Pos Indonesia mampu menyelesaikan pembayaran dalam sisa masa tenggang sukuk tahap pertama, yang akan menentukan arah peringkat instrumen itu.
Bagi investor, status default ini menjadi pengingat bahwa surat utang BUMN tidak otomatis bebas risiko gagal bayar. Pemeriksaan berkala atas peringkat, jadwal kupon, dan posisi likuiditas emiten tetap menjadi bagian penting dalam pengelolaan portofolio pendapatan tetap.