NUSAAKSARA.COM — Sebanyak 99 dari 4.922 satuan pendidikan yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih menggunakan kelas darurat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan pemulihan fasilitas pendidikan itu kini menjadi atensi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pemerintah menargetkan seluruh pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi tuntas hingga 31 Desember 2026.
"Rata-rata sudah kembali ke sekolah semula, tetapi ada yang masih di sekolah darurat 99. Ini yang sekarang menjadi atensi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)," kata Tito seusai rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra di Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Perbaikan Melibatkan Sekolah, Kementerian PU, dan TNI AD
Pemerintah melalui Kemendikdasmen mempercepat pemulihan fasilitas pendidikan yang rusak. Perbaikan ditangani langsung oleh pihak sekolah maupun melalui kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan TNI Angkatan Darat.
Dukungan anggaran bagi kementerian dan lembaga terkait juga telah disetujui untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak. Menurut Tito, Kemendikdasmen sebelumnya mengajukan anggaran pemulihan lebih dari Rp4 triliun.
Anggaran yang telah disetujui saat ini berkisar Rp1,5 triliun hingga Rp1,6 triliun. Kebutuhan anggaran yang belum terpenuhi dapat diusulkan kembali untuk pelaksanaan tahun berikutnya agar pekerjaan pemulihan yang belum selesai tetap bisa dilanjutkan.
Enam Puskesmas Pembantu di Sumut Masih Butuh Perbaikan
Selain fasilitas pendidikan, pemerintah mempercepat pemulihan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan, serta fasilitas kesehatan di tiga provinsi terdampak. Sebagian besar rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) telah kembali berfungsi.
Namun, enam puskesmas pembantu di Sumatera Utara masih memerlukan perbaikan karena mengalami kerusakan atau hilang akibat bencana. Fasilitas kesehatan itu belum bisa melayani warga seperti sebelum bencana terjadi.
Banjir dan Longsor Susulan Hambat Pemulihan
Proses rehabilitasi dan rekonstruksi menghadapi tantangan berupa banjir dan tanah longsor susulan. Bencana tersebut kembali merusak sejumlah infrastruktur sehingga memperlambat pemulihan di beberapa wilayah.
Tito berharap kementerian dan lembaga terkait mempercepat penyelesaian pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi hingga 31 Desember 2026. Dengan begitu, masyarakat terdampak dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal.
Percepatan itu mencakup penyelesaian sekolah darurat, perbaikan puskesmas pembantu, serta pemulihan jalan dan jembatan penghubung antarkawasan terdampak. Pemerintah pusat meminta seluruh pekerjaan yang tertunda diselesaikan sebelum tenggat akhir tahun.