NUSA AKSARA - Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat integritas pasar modal nasional sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas sistem keuangan dan memperkuat kepercayaan investor. Langkah ini dinilai krusial di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian, sekaligus untuk memastikan fundamental ekonomi Indonesia tetap kokoh dan berdaya saing.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa secara makro, kondisi ekonomi Indonesia masih berada dalam posisi yang solid. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,04 persen pada kuartal III 2024, inflasi tetap terkendali sesuai asumsi APBN, serta cadangan devisa hingga Desember 2024 mencapai USD156,5 miliar atau setara 6,2 bulan impor.
“Defisit fiskal masih terjaga di bawah 3 persen, pertumbuhan kredit mencapai 9,6 persen, dana pihak ketiga tumbuh double digit sebesar 13,83 persen. Dari sisi permodalan perbankan juga sangat kuat, dengan capital adequacy ratio 25,87 persen dan rasio utang terhadap PDB tetap di bawah 60 persen,” ujar Airlangga dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (31/1).
Terkait penataan pasar modal, Airlangga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan percepatan reformasi integritas pasar modal. Arahan tersebut mencakup reformasi struktural melalui demutualisasi bursa, peningkatan likuiditas dengan menaikkan batas minimum free float menjadi 15 persen sesuai standar global, serta pengetatan transparansi beneficial ownership dan kejelasan afiliasi pemegang saham.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk menciptakan pasar modal yang lebih transparan, likuid, dan berintegritas, sekaligus sejajar dengan praktik bursa modern internasional.
Pemerintah juga menegaskan sikap tegas terhadap praktik spekulatif dan manipulatif di pasar modal. Menurut Airlangga, manipulasi harga saham tidak hanya merugikan investor, tetapi juga merusak kredibilitas nasional dan berpotensi menghambat arus investasi, termasuk Penanaman Modal Asing (FDI) yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Dalam hal ini, Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama aparat penegak hukum akan menindak tegas setiap pelanggaran terhadap peraturan bursa, POJK, maupun ketentuan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Pemerintah memastikan dukungan penuh agar proses penegakan hukum berjalan profesional, tanpa pandang bulu, dan bebas intervensi.
Ke depan, stabilitas dan keberlanjutan pasar modal juga menjadi perhatian utama. Presiden Prabowo telah menginstruksikan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta BEI untuk memastikan operasional pasar modal tetap berjalan normal selama masa transisi kepemimpinan. Seluruh fungsi regulasi, perdagangan, dan pengawasan dipastikan berjalan tanpa gangguan, sejalan dengan prinsip Good Corporate Governance dan praktik terbaik internasional.
“Pesan Bapak Presiden untuk pasar modal sangat jelas. Fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan tangguh. Pemerintah berdiri teguh di belakang pasar keuangan kita dan berkomitmen menciptakan iklim investasi yang transparan, adil, dan berkelas dunia,” pungkas Airlangga.
Dalam kesempatan tersebut turut hadir sejumlah pejabat negara, antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, CEO Danantara Indonesia sekaligus Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Kepala Badan Pengelola BUMN Dony Oskaria, jajaran pimpinan OJK, Direksi Bursa Efek Indonesia, serta Direktur Utama Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
(CHY/CTA)
