NUSA AKSARA - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan penolakannya terhadap pola pikir yang menggampangkan impor beras sebagai solusi cepat untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Menurutnya, mentalitas impor justru dapat mengancam kedaulatan pangan Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Sudaryono saat mengisahkan perdebatan dengan seorang akademisi terkait strategi pemenuhan stok beras nasional.
“Pernah ada pakar, seorang profesor, bilang ke saya, kalau stok beras kurang ya tinggal impor saja. Maaf, saya tegas menolak pikiran itu,” ujar Sudaryono, Rabu (11/2).
Politikus Partai Gerindra tersebut menekankan bahwa kebutuhan pangan, khususnya beras, tidak bisa diperlakukan seperti kebutuhan sekunder. Dalam situasi geopolitik global yang penuh ketidakpastian, ketergantungan pada negara lain dinilai sangat berisiko.
“Kita bisa saja tanpa kendaraan mewah atau barang elektronik canggih. Tapi urusan pangan tidak bisa ditunda. Bergantung pada belas kasihan negara lain saat kondisi dunia bergejolak adalah ancaman serius,” tegasnya.
Sudaryono mencontohkan kondisi di Provinsi Riau yang hingga kini masih sangat bergantung pada pasokan pangan dari daerah lain seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ketergantungan tersebut dinilai menyimpan potensi kerawanan tinggi.
Jika jalur distribusi terganggu akibat bencana alam maupun konflik sosial, masyarakat akan langsung merasakan dampaknya.
“Inilah alasan mengapa kemandirian pangan di setiap daerah harus segera dipacu tanpa tapi,” ujarnya.
Menurutnya, kemandirian pangan bukan sekadar program, melainkan kebutuhan strategis untuk menjaga stabilitas nasional.
Pemerintah Perkuat Dukungan ke Petani
Sebagai langkah konkret, pemerintah telah menyalurkan berbagai dukungan untuk memperkuat produksi dalam negeri. Bantuan tersebut meliputi benih unggul, perbaikan saluran irigasi, hingga penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan).
Selain itu, Sudaryono juga memberikan instruksi khusus kepada Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) agar aktif mengawasi kondisi di lapangan, terutama terkait distribusi pupuk.
“Tugas HKTI menjadi radar paling peka di lapangan. Jika distribusi pupuk masih tersendat atau harganya melambung tinggi di atas aturan, segera laporkan agar langsung kami benahi secepatnya,” pungkasnya.
(CHY/CTA)
