NUSA AKSARA – Pemerintah mendorong penguatan sektor pariwisata sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional di tengah meningkatnya risiko eskalasi konflik global yang mulai berdampak pada konektivitas dan mobilitas wisatawan internasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa sektor pariwisata telah terbukti menjadi salah satu penopang ekonomi Indonesia yang tangguh. Sepanjang 2025, sektor ini menyumbang Rp945,7 triliun atau setara 3,97 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Capaian tersebut didorong oleh peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang mencapai 15,39 juta orang atau tumbuh 10,7 persen secara tahunan (year on year). Selain itu, sektor pariwisata juga menghasilkan devisa sebesar USD18,91 miliar dan menopang kehidupan sekitar 25,91 juta tenaga kerja.
Namun, ketahanan sektor ini kini menghadapi ujian serius akibat gejolak geopolitik global, khususnya konflik di Timur Tengah yang berdampak langsung terhadap konektivitas penerbangan internasional.
Kementerian Pariwisata memproyeksikan potensi kehilangan hingga 5.500 wisatawan mancanegara, dengan estimasi kerugian devisa mencapai Rp184,8 miliar per hari apabila tidak dilakukan langkah mitigasi yang cepat dan tepat.
Data InJourney Airports mencatat, dalam periode akhir Februari hingga 10 Maret 2026, terdapat gangguan pada sembilan rute internasional di Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Ngurah Rai. Gangguan ini berdampak pada mobilitas 47.012 penumpang. Kondisi tersebut turut diperparah dengan kenaikan harga avtur yang meningkatkan biaya operasional penerbangan.
“Indonesia perlu segera melakukan reformasi untuk memitigasi dampak krisis global sekaligus membangun fondasi pariwisata yang lebih kompetitif dan berdaya saing tinggi,” ujar Airlangga dalam Webinar Nasional bertajuk Tourism Under Fire: Dampak Eskalasi Konflik Global terhadap Pariwisata, Senin (16/3/2026).
Dalam paparannya, Airlangga mendorong sejumlah langkah strategis. Salah satunya adalah perluasan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK). Berdasarkan kajian World Travel and Tourism Council, kebijakan ini terbukti mampu meningkatkan kunjungan wisatawan hingga 15 persen per tahun serta menciptakan sekitar 400.000 lapangan kerja sejak diterapkan pada 2015.
Saat ini, pemerintah juga telah mengidentifikasi 20 negara potensial sebagai target perluasan kebijakan tersebut.
Selain itu, penguatan pasar domestik dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas sektor pariwisata. Pemerintah mendorong konsep micro-tourism, yakni pengembangan destinasi dalam radius perjalanan darat dengan pengalaman wisata yang lebih mendalam.
Momentum libur Lebaran 2026 juga dimanfaatkan melalui pemberian stimulus diskon transportasi serta kebijakan Work From Anywhere (WFA) guna meningkatkan pergerakan wisatawan dalam negeri.
Di sisi lain, pemerintah akan mendorong pembukaan rute internasional baru, memperkuat branding Indonesia sebagai destinasi yang aman dan stabil, serta mengembangkan pasar wisata berbasis digital nomad.
Beberapa kawasan seperti Jakarta, Kepulauan Riau, hingga KEK Kura-Kura Bali dinilai memiliki potensi besar sebagai ekosistem kerja yang aman, modern, dan berbasis teknologi.
Airlangga juga menilai fluktuasi nilai tukar rupiah dapat menjadi peluang tersendiri dalam menarik wisatawan mancanegara.
“Dengan kondisi nilai tukar saat ini, wisatawan bisa mendapatkan nilai lebih. Ini harus dimanfaatkan melalui pemasaran Indonesia sebagai destinasi high-end dengan harga yang kompetitif,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjaga ketahanan ekosistem pariwisata di tengah dinamika global.
“Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat fondasi struktural pariwisata nasional agar lebih tangguh, adaptif, dan berkelanjutan,” kata Airlangga.
Pemerintah berharap berbagai langkah strategis tersebut mampu menjaga kinerja sektor pariwisata sekaligus memastikan kontribusinya tetap optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
(CHY/CTA)
