NUSA AKSARA - Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas layanan dan akuntabilitas penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi. Komitmen tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan agar seluruh proses penyelenggaraan haji dikelola secara transparan dan bertanggung jawab.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengatakan persiapan dilakukan sejak dini dengan fokus pada ketepatan waktu, kualitas layanan, perlindungan jemaah, serta tata kelola yang akuntabel.
“Kami dari Kementerian Haji tentu harus menyiapkan sedini mungkin, secermat mungkin, dan fokus kami adalah ketepatan waktu, kualitas layanan, perlindungan jemaah, dan tata kelola yang akuntabel, sesuai dengan permintaan dari Presiden bahwa (penyelenggaraan) haji harus dikelola dengan transparan dan akuntabel,” ujar Irfan dalam keterangan persnya di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Kamis (08/1/2026), dikutip dari setneg.go.id.
Ia menegaskan, penguatan tata kelola menjadi perhatian utama Kemenhaj. Untuk itu, pengawasan penyelenggaraan haji melibatkan sejumlah lembaga eksternal, termasuk aparat penegak hukum.
“Di Kementerian Haji ini kita ditemani dengan berbagai pihak dari luar, dari aparat penegak hukum yang masuk menjadi bagian dari kita. Dari KPK ada yang masuk ke kita, dari Kejaksaan juga ada yang masuk ke kita, semuanya dalam rangka untuk memastikan bahwa proses haji bisa berlangsung dengan transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Menurut Irfan, prinsip utama penyelenggaraan haji tahun ini adalah menempatkan pelayanan jemaah sebagai prioritas. Setiap kebijakan diarahkan agar memberikan dampak langsung terhadap kenyamanan, keselamatan, dan ketenangan jemaah selama menjalankan ibadah.
Menurutnya, pemerintah ingin memastikan bahwa pelayanan pelaksanaan ibadah haji bisa berjalan dengan aman, nyaman, dan tenang dalam menjalankan ibadah.
“Termasuk juga kita berharap para jemaah berangkat dalam keadaan kondisi sehat, di sana pun sehat, dan insyaallah pulang ke tanah air dalam keadaan sehat pula dengan kondisi dengan status sebagai haji yang mabrur,” kata Menhaj.
Terkait persiapan layanan di Arab Saudi, Kemenhaj terus mengawal penyediaan akomodasi, konsumsi, dan transportasi melalui koordinasi intensif dengan otoritas setempat. Hingga saat ini, penyediaan transportasi dan konsumsi telah rampung sepenuhnya.
“Kita sudah memastikan sebagian besar akomodasi, konsumsi, dan transportasi di Saudi walaupun belum 100 persen. Transportasi sudah 100 persen, konsumsi sudah 100 persen, akomodasi Madinah sudah 93 persen, akomodasi di Makkah belum terlalu signifikan tapi insyaallah dalam waktu seminggu ini kita pastikan akan bisa segera selesai,” ujarnya.
Sementara di dalam negeri, persiapan penerbangan, asrama, dan embarkasi dilakukan sejak awal melalui koordinasi lintas kementerian, maskapai, serta pengelola bandara. Asrama haji disiapkan untuk memastikan jemaah memperoleh layanan yang tertib, nyaman, dan aman sebelum keberangkatan ke Tanah Suci.
Menhaj menekankan bahwa layanan kesehatan menjadi prioritas utama dengan memastikan pemenuhan istithaah kesehatan, kesiapan tenaga medis, serta sistem layanan kesehatan yang memadai baik di Tanah Air maupun di Arab Saudi.
“Terkait dengan kesehatan ini, layanan medis tetap tidak terlewatkan karena kesehatan para jemaah haji menjadi prioritas kita,” ujarnya.
Menhaj kembali menekankan komitmennya untuk melaksanakan pelayanan haji secara profesional dan transparan.
“Terakhir, kami sampaikan bahwa kami berkomitmen menyelenggarakan haji 2026 ini secara profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan serta perlindungan jemaah,” tandasnya. (CTA)