NUSA AKSARA - Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer secara terbuka mengkritik rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang berencana mengenakan tarif perdagangan terhadap Inggris dan sejumlah negara NATO Eropa. Kebijakan tersebut dikaitkan dengan upaya Trump untuk mendorong “pembelian penuh dan total” Greenland.
Dikutip dari laman Russia Today, Selasa (20/1/2026), tarif yang diumumkan Trump pada Sabtu lalu menargetkan delapan negara NATO Eropa, yakni Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia. Negara-negara tersebut sebelumnya mengirimkan kontingen militer kecil ke Greenland, wilayah otonom yang berada di bawah Kerajaan Denmark.
Starmer menilai kebijakan tarif terhadap negara sekutu sebagai langkah yang bertentangan dengan prinsip aliansi pertahanan bersama NATO.
“Menerapkan tarif pada sekutu untuk mengejar keamanan kolektif sekutu NATO, itu sepenuhnya salah,” tulis Starmer melalui media sosial X.
Ia juga menegaskan posisi Inggris terkait stabilitas kawasan Arktik, yang menurutnya merupakan kepentingan bersama seluruh anggota aliansi.
Starmer menekankan bahwa Inggris telah “memperjelas bahwa Keamanan Arktik penting bagi seluruh NATO”. Ia sekaligus menegaskan kembali sikap London bahwa Greenland adalah bagian dari Kerajaan Denmark, dan masa depan wilayah tersebut sepenuhnya menjadi urusan rakyat Greenland dan pemerintah Denmark.
PM Inggris itu juga berjanji akan menindaklanjuti persoalan ini secara langsung dengan pemerintahan AS, menandakan bahwa ketegangan tidak hanya akan berhenti pada pernyataan publik.
Kritik dari Starmer menambah daftar kecaman para pemimpin Eropa terhadap rencana Trump. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut ancaman tarif tersebut sebagai sesuatu yang “tidak dapat diterima”.
Sementara itu, PM Swedia Ulf Kristersson menyatakan bahwa negaranya “tidak akan membiarkan diri kami diperas”. Presiden Finlandia Alexander Stubb juga mengecam tekanan tarif tersebut dan memperingatkan bahwa langkah itu “dapat menyebabkan spiral yang berbahaya”.
Peringatan serupa datang dari para pejabat tinggi Uni Eropa (UE). Mereka menilai sanksi tarif yang direncanakan Trump berisiko merusak hubungan transatlantik dan memicu penurunan kerja sama yang lebih luas antara Eropa dan AS.
Perselisihan ini bahkan mendorong diadakannya pertemuan darurat para duta besar UE untuk mengoordinasikan respons bersama terhadap kebijakan Washington.
Isu tarif ini tidak terlepas dari ambisi lama Trump terhadap Greenland. Sejak masa jabatan pertamanya, ia secara terbuka menyatakan keinginannya untuk memperoleh pulau strategis di kawasan Arktik tersebut. Trump berulang kali menggunakan alasan keamanan nasional, sekaligus menyinggung persaingan geopolitik dengan Rusia dan China.
Namun baik otoritas Denmark maupun pemerintah otonom Greenland secara konsisten menegaskan kedaulatan mereka. Keduanya menegaskan bahwa Greenland tidak dijual dan masa depannya hanya dapat ditentukan oleh rakyatnya sendiri. (Fitri Wulandari/CHY)