NUSA AKSARA - Presiden Prancis Emmanuel Macron berjanji akan memberikan respons yang “bersatu dan terkoordinasi” terhadap ancaman Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang menargetkan sejumlah negara Eropa dengan tarif perdagangan akibat penolakan mereka terhadap rencana akuisisi Greenland.
Dikutip dari laman Russia Today, Senin (19/1/2026), Trump mengumumkan kebijakan tarif tersebut pada Sabtu lalu. Delapan negara anggota NATO Eropa menjadi sasaran, yakni Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris Raya, Belanda, dan Finlandia.
Tarif awal ditetapkan sebesar 10 persen dan mulai berlaku pada 1 Februari mendatang. Namun, angka tersebut disebut dapat meningkat hingga 25 persen pada Juni dan akan tetap diberlakukan sampai tercapainya “pembelian lengkap dan total” Greenland, wilayah otonom yang berada di bawah Kerajaan Denmark.
Ancaman tersebut memicu respons keras dari Paris. Macron menegaskan bahwa Prancis tidak akan tunduk pada tekanan politik maupun ekonomi yang dinilai sebagai bentuk intimidasi.
“Prancis berkomitmen pada kedaulatan dan kemerdekaan bangsa-bangsa, di Eropa dan di tempat lain. Tidak ada intimidasi atau ancaman yang akan mempengaruhi kami, baik di Ukraina, di Greenland, maupun di mana pun di dunia,” tegas Macron di X.
Macron juga secara khusus menyoroti ancaman tarif yang dilontarkan oleh Trump, yang menurutnya tidak sejalan dengan prinsip hubungan internasional dan kemitraan transatlantik.
“Ancaman tarif tidak dapat diterima dan tidak memiliki tempat dalam konteks ini. Eropa akan merespons secara bersatu dan terkoordinasi jika hal itu dikonfirmasi. Kami akan memastikan bahwa kedaulatan Eropa ditegakkan,” jelas Macron.
Konteks ketegangan ini tidak terlepas dari langkah simbolis negara-negara NATO Eropa yang menjadi sasaran tarif. Dalam beberapa waktu terakhir, negara-negara tersebut bergabung dengan Denmark untuk mengirimkan kontingen militer kecil ke Greenland. Langkah ini ditafsirkan sebagai sinyal politik untuk menegaskan kedaulatan pulau strategis tersebut di kawasan Arktik.
Pemerintah Denmark dan otoritas otonom Greenland sendiri telah berulang kali menegaskan bahwa wilayah tersebut tidak untuk dijual. Mereka menekankan bahwa masa depan Greenland sepenuhnya berada di tangan rakyatnya.
Macron kembali menegaskan dukungan Prancis terhadap keputusan pengiriman pasukan tersebut, dengan menekankan pentingnya stabilitas keamanan regional.
“Kami sepenuhnya menerima keputusan ini, karena keamanan di Arktik dan di pinggiran Eropa kita dipertaruhkan,” kata Macron.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte memilih untuk tidak memberikan komentar terkait meningkatnya perselisihan internal di dalam aliansi tersebut. Ketegangan ini semakin diperumit oleh pernyataan Trump sebelumnya yang menolak mengesampingkan kemungkinan menarik AS keluar dari NATO jika negara-negara anggota terus menghalangi ambisinya terkait Greenland.
Dalam beberapa pekan terakhir, Trump memang mengintensifkan kembali upayanya untuk membawa Greenland berada di bawah kendali AS, sebuah agenda yang telah ia dorong sejak masa jabatan pertamanya. Ia mengklaim bahwa akuisisi Greenland penting bagi keamanan nasional AS, khususnya untuk menghadapi pengaruh China dan Rusia di kawasan Arktik.
Klaim tersebut telah dibantah oleh China dan Rusia. Namun, bagi Eropa, isu Greenland kini bukan sekadar persoalan wilayah, melainkan simbol perlawanan terhadap tekanan geopolitik dan ekonomi yang dinilai dapat mengganggu kedaulatan serta keseimbangan keamanan kawasan. (Fitri Wulandari/CHY)
