NUSA AKSARA - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, menegaskan rencana kerja tahun 2026–2027 bukan sekadar agenda tahunan, melainkan fondasi warisan kerja digital yang harus berdampak nyata bagi masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Teguh dalam Rapat Perencanaan Program dan Anggaran yang digelar secara daring dari Swiss-Belinn Cawang, Kamis (19/2). Ia menekankan seluruh program wajib berbasis outcome, terukur, serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Renstra 2025–2029.
Target 2026: Layanan Makin Berkualitas
Tahun 2026 dipatok dengan indikator kinerja yang lebih progresif. Indeks Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) ditargetkan mencapai angka 77. Selain itu, sebanyak 275 kabupaten/kota diharapkan masuk kategori “Sangat Baik”.
Dalam aspek digitalisasi, aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) ditargetkan menembus 20 persen dari total wajib KTP. Target tersebut dibarengi penerbitan ratusan ribu dokumen kependudukan serta penguatan Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) di 15 daerah prioritas.
“Setiap capaian harus terukur dan memberi dampak langsung. Tidak boleh lagi sekadar memenuhi indikator administratif,” tegas Teguh dalam keterangannya.
Infrastruktur Jadi Tulang Punggung Transformasi
Transformasi digital Dukcapil juga diperkuat lewat pembangunan infrastruktur strategis. Salah satunya pembangunan Data Center Tier 3 di Kampus IPDN Jalan Ampera, Jakarta. Fasilitas ini diproyeksikan menjadi tulang punggung keamanan dan integrasi data kependudukan nasional.
Selain itu, Dukcapil menyiapkan 22 juta blangko KTP-el, 2 juta lisensi Automated Biometric Identification System (ABIS), serta penerapan standar keamanan informasi ISO 27001 baik di tingkat pusat maupun daerah.
Penguatan sarana TIK, termasuk melalui dukungan pembiayaan Pinjaman Luar Negeri, diarahkan untuk memastikan keamanan data, integrasi lintas sektor, dan pemerataan layanan hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Perencanaan 2027 Harus Efektif dan Akuntabel
Dalam menyusun Tahun Anggaran 2027, Teguh mengingatkan pentingnya efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas sejak tahap perencanaan. Setiap usulan kegiatan wajib dilengkapi Kerangka Acuan Kerja (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang komprehensif.
Menurutnya, keberhasilan transformasi digital Dukcapil tidak semata ditentukan besaran anggaran, melainkan sejauh mana program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Bukan hanya soal anggaran, tetapi bagaimana setiap program menjadi warisan kerja yang membanggakan. Bukan hanya untuk Dukcapil, tetapi untuk bangsa,” pungkasnya.
(CHY/CTA)