NUSA AKSARA – Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat standar higiene dan keamanan pangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui bimbingan teknis (bimtek) bertajuk “Penjamah Makanan dan Percepatan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)”.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, mengatakan kegiatan tersebut merupakan langkah strategis untuk memastikan kualitas layanan pemenuhan gizi nasional.
“Bimbingan teknis ini menjadi langkah strategis untuk memastikan kualitas layanan pemenuhan gizi nasional melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan para penjamah makanan,” ujar Sony di Kota Malang, Jawa Timur, Minggu (8/3/2026).
Bimtek yang digelar pada 7–8 Maret 2026 itu diikuti sekitar 500 peserta setiap harinya. Peserta berasal dari unsur operasional Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG), mulai dari kepala SPPG, mitra atau yayasan pengelola, pengawas gizi, asisten lapangan, hingga juru masak yang terlibat langsung dalam proses pengolahan makanan.
Menurut Sony, penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak Indonesia harus diiringi dengan standar keamanan dan kebersihan yang ketat.
“Makanan bergizi merupakan hak seluruh anak di Indonesia, sehingga kualitas penyediaan makanan harus menjadi perhatian bersama,” katanya.
BGN mencatat program MBG yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto terus berkembang pesat. Hal ini ditandai dengan semakin luasnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaannya.
Saat ini, tercatat sekitar 25 ribu SPPG atau dapur MBG telah berdiri di berbagai daerah di Indonesia.
Deputi Bidang Penyaluran dan Penyediaan BGN, Suardi Samiran, menegaskan bahwa kualitas makanan tidak hanya ditentukan dari pemilihan bahan baku, tetapi juga seluruh proses penanganannya.
“Tidak hanya dari bahan baku, tetapi juga cara pengolahan, penyimpanan, dan penyajiannya harus memenuhi standar keamanan pangan,” jelasnya.
Sementara itu, penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) menjadi bagian penting untuk memastikan operasional setiap dapur SPPG memenuhi standar kesehatan.
SLHS dinilai sebagai bentuk komitmen penyelenggara program dalam menyediakan makanan yang aman, higienis, dan layak dikonsumsi.
Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II BGN, Nurjaeni, menambahkan bahwa bimtek ini menjadi tahap awal dari proses pendampingan yang berkelanjutan bagi pengelola dapur MBG.
“Ini menjadi langkah awal membangun mekanisme pendampingan agar standar higiene dan sanitasi benar-benar diterapkan secara konsisten di dapur SPPG,” tuturnya.
(CHY/CTA)