NUSA AKSARA - Pemerintah bergerak cepat merespons gempa bumi magnitudo 7,6 yang melanda Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar penanganan difokuskan pada pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban.
Informasi tersebut dikutip dari rapat koordinasi penanganan darurat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Pemerintah menekankan pentingnya respons yang cepat dan terkoordinasi.
“Kecepatan menjadi kunci. Pendataan juga harus dilakukan secara akurat agar penanganan dapat berlangsung efektif. Sebagaimana arahan Bapak Presiden, pelayanan harus dilakukan secara cepat, dan penyelamatan masyarakat adalah prioritas utama,” ujar Pratikno.
Dukungan Anggaran dan Koordinasi Lapangan
Pemerintah memastikan dukungan anggaran melalui Dana Siap Pakai dari BNPB untuk mendukung penanganan darurat. Dana tersebut dapat digunakan sesuai ketentuan untuk mempercepat respons di lapangan.
Selain itu, koordinasi lintas lembaga terus diperkuat guna memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Penanganan dilakukan secara terpadu antara pemerintah pusat dan daerah.
Instruksi Langsung Presiden ke Lembaga Terkait
Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan bahwa Presiden telah menerima laporan sejak awal kejadian. Presiden langsung menginstruksikan lembaga terkait untuk segera bergerak ke lokasi bencana.
“Bapak Presiden sejak tadi pagi sudah mendapat laporan dan sudah memerintahkan kami BNPB, BMKG, dan Basarnas di bawah koordinasi Bapak Menko PMK untuk terus langsung membantu masyarakat terdampak. Dan, kami sudah diperintahkan di kesempatan awal hari ini juga sudah harus berangkat ke daerah bencana,” ujar Suharyanto.
Aktivasi Posko dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Pemerintah meminta seluruh unsur di daerah untuk mengaktifkan posko tanggap darurat. Posko ini menjadi pusat koordinasi dalam memastikan distribusi bantuan berjalan efektif.
“Dari posko itu yakinkan kebutuhan dasar masyarakat terdampak seperti logistik permakanan, pakaian, air bersih, dan sebagainya ini betul-betul bisa dipenuhi,” ujar Kepala BNPB.
Upaya ini dilakukan untuk memastikan masyarakat terdampak mendapatkan bantuan secara cepat dan tepat sasaran.
Pendataan Kerusakan dan Evaluasi Sistem
BNPB juga meminta pemerintah daerah segera melakukan pendataan dan verifikasi kerusakan akibat gempa. Pendataan mencakup rumah warga, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur umum.
“Mohon ini juga segera dibentuk tim untuk melakukan assessment, melakukan verifikasi, sehingga data-data yang hari ini baru terkumpul sebagian, semakin hari semakin lengkap dan semakin sempurna,” ujar Suharyanto.
Dalam siaran pers yang dikutip, pemerintah juga menekankan pentingnya evaluasi sistem manajemen bencana secara berkelanjutan. Hal ini mencakup penguatan kelembagaan, kesiapan peralatan, serta edukasi masyarakat.
Penguatan Ketangguhan Bencana ke Depan
Menko PMK menegaskan bahwa penanganan bencana tidak berhenti pada fase darurat. Pemerintah mendorong penguatan ketangguhan masyarakat dan infrastruktur ke depan.
“Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat ketangguhan ke depan—baik ketangguhan masyarakat, infrastruktur, maupun kelembagaan,” ujarnya.
Dikutip dari rapat koordinasi tersebut, pemerintah juga mengapresiasi kerja sama berbagai pihak dalam penanganan awal bencana. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci dalam menghadapi situasi darurat secara efektif.
(CHY)