NUSA AKSARA - Pemerintah Indonesia menyampaikan dukacita atas gugurnya tiga personel penjaga perdamaian dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Ketiganya adalah Mayor Inf. Anumerta Zulmi Aditya Iskandar, Serka Anumerta Muhammad Nur Ichwan, dan Kopda Anumerta Farizal Rhomadon.
Informasi tersebut dikutip dari pernyataan Menteri Luar Negeri Sugiono di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (04/04/2026). Pemerintah menyampaikan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan.
“Kita semua mengucapkan dukacita yang sedalam-dalamnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Berharap dan berdoa semoga para kusuma bangsa ini arwahnya diterima di sisi Tuhan Yang Mahakuasa, dan keluarganya diberi kesehatan, kesabaran dalam menghadapi musibah ini,” ucap Menlu.
Tiga Prajurit Lain Mengalami Luka
Selain korban gugur, pemerintah juga menerima laporan adanya prajurit yang mengalami luka-luka. Insiden tersebut masih dalam proses investigasi oleh pihak terkait.
“Tadi malam juga saya menerima laporan bahwa ada tiga prajurit TNI yang terluka, yang juga penyebabnya seperti halnya dari dua insiden yang sebelumnya terjadi itu masih diinvestigasi oleh UNIFIL,” ucapnya.
Dalam siaran pers yang dikutip, pemerintah menegaskan bahwa perkembangan situasi terus dipantau secara intensif.
Indonesia Desak Rapat Dewan Keamanan PBB
Sebagai respons, Indonesia melalui perwakilan tetap di New York telah meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menggelar rapat. Permintaan tersebut telah mendapat dukungan dari Prancis.
“Rapat luar biasa Dewan Keamanan yang intinya, pertama kita mengutuk keras serangan yang dilakukan terhadap penjaga perdamaian dan hal ini UNIFIL. Kemudian kita juga menuntut supaya dilakukan investigasi menyeluruh karena ini adalah misi penjaga perdamaian,” jelasnya.
Langkah ini menunjukkan respons diplomatik Indonesia dalam menindaklanjuti insiden tersebut di tingkat internasional.
Tegaskan Perlindungan Pasukan Perdamaian
Menlu Sugiono menegaskan bahwa serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian tidak dapat dibenarkan. Ia juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap personel yang menjalankan mandat internasional.
“They are peacekeeping, not peacemaking. Mereka tidak dilengkapi dengan kemampuan untuk membuat ataupun peacemaking. Perlengkapannya dan latihannya adalah untuk menjaga perdamaian, situasi damai yang dijaga, dan ini juga merupakan mandat dari PBB peacekeeping ini,” kata Menlu.
Pernyataan tersebut menegaskan posisi Indonesia terkait peran pasukan penjaga perdamaian di bawah mandat PBB.
Dorong Evaluasi Sistem Keamanan
Indonesia juga mendorong PBB untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek keselamatan pasukan penjaga perdamaian. Evaluasi ini dinilai penting untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Dikutip dari keterangan resmi, pemerintah berharap langkah ini dapat meningkatkan perlindungan bagi personel di berbagai wilayah penugasan. Fokus diarahkan pada keselamatan selama menjalankan misi.
“Kita sekali lagi berupaya agar pasukan penjaga perdamaian kita diberi, agar pasukan perdamaian kita ini sehat, selamat dalam menjalankan tugas yang diembankan kepada mereka,” tandasnya.
Respons Diplomasi dan Perlindungan Personel
Pemerintah menegaskan bahwa langkah diplomatik akan terus dilakukan untuk memastikan kejelasan atas insiden tersebut. Perlindungan terhadap personel menjadi prioritas dalam setiap misi internasional.
Dalam siaran pers yang dikutip, Indonesia juga menekankan pentingnya kerja sama global dalam menjaga keamanan pasukan penjaga perdamaian. Pendekatan ini diharapkan memperkuat sistem perlindungan di bawah mandat PBB.
(CHY)