NUSA AKSARA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penguatan peran negara dalam pengelolaan sumber daya alam tidak berarti mengurangi ruang bagi sektor swasta.
Dalam pidatonya di Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026), Prabowo justru menilai Indonesia membutuhkan sektor swasta yang besar, dinamis, dan inovatif untuk memperkuat perekonomian nasional.
“Kita perlu sektor swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh inovasi dan memiliki kemampuan manajerial yang baik,” ujar Prabowo.
Prabowo Sebut Indonesia Menganut “Ekonomi Jalan Tengah”
Menurut Presiden, arah ekonomi Indonesia adalah ekonomi Pancasila atau “ekonomi jalan tengah”.
Ia menjelaskan sistem tersebut menggabungkan sisi terbaik dari peran negara dan mekanisme pasar dengan tetap berlandaskan asas gotong royong, keadilan, dan pemerataan.
“Ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi yang mengambil yang terbaik dari sosialisme dan kapitalisme,” katanya.
Dalam konsep tersebut, negara tetap hadir memberikan perlindungan dan pengawasan, tetapi dunia usaha juga diberi ruang untuk tumbuh melalui inovasi dan persaingan sehat.
Anak Muda Didorong Jadi Pengusaha
Prabowo juga menyoroti pentingnya melahirkan generasi pengusaha baru dari kalangan muda.
Pemerintah, kata dia, tengah menyiapkan pendidikan kewirausahaan agar anak muda tidak hanya bergantung pada pekerjaan formal atau menjadi aparatur negara.
Selain pendidikan, pemerintah juga ingin memperkuat akses pembiayaan bagi startup dan usaha rintisan.
“Kita harus memberi kesempatan mereka tumbuh menjadi pengusaha-pengusaha baru yang kuat,” ujarnya.
Bank Himbara Diminta Lebih Berpihak ke UMKM
Dalam pidatonya, Presiden turut meminta bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) agar lebih berpihak kepada pelaku usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Prabowo menilai akses kredit selama ini masih terlalu banyak dinikmati kelompok usaha besar yang sudah mapan.
“Jangan yang dikasih kredit orang yang sudah kaya terus,” tegasnya.
Menurut Presiden, demokrasi ekonomi harus membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat kecil untuk berkembang.
Presiden Soroti Perizinan yang Lambat
Selain pembiayaan, Prabowo juga menyoroti persoalan birokrasi dan lambatnya proses perizinan usaha di Indonesia.
Ia meminta pemerintah melakukan reformasi birokrasi dan memangkas hambatan yang dinilai memberatkan dunia usaha.
“Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam dua minggu, kenapa kita dua tahun?” kata Presiden.
Prabowo menegaskan pengusaha tidak boleh terus dibebani proses birokrasi yang lambat atau praktik pungutan liar.
Pemerintah Ingin Bangun Ekonomi Kolaboratif
Di akhir pidatonya, Presiden menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, pengusaha, UMKM, buruh, hingga pemerintah daerah untuk membangun ekonomi nasional.
Menurutnya, Indonesia memiliki peluang besar menciptakan kemakmuran jika seluruh elemen bangsa bergerak bersama.
“Kalau kita kerja sama, kita bisa menciptakan kemakmuran yang luar biasa,” ujar Prabowo.
Arah Baru Ekonomi Nasional
Pidato Prabowo memperlihatkan arah pemerintah yang ingin menyeimbangkan peran negara dan sektor swasta dalam pembangunan ekonomi.
Di satu sisi, negara ingin memperkuat pengawasan dan perlindungan terhadap kepentingan nasional. Namun di sisi lain, pemerintah juga menegaskan pentingnya dunia usaha yang sehat, kompetitif, dan didukung iklim investasi yang lebih sederhana dan efisien.
(CHY)