NUSAAKSARA.COM — Pemerintah Provinsi British Columbia, Kanada, menggugat OpenAI ke pengadilan California atas kelalaian yang dianggap memperparah tragedi penembakan Tumbler Ridge. Gugatan menuduh perusahaan tidak melaporkan percakapan penembak dengan chatbot-nya kepada pihak berwenang, meski staf internal sudah menandai potensi ancaman tersebut sejak 2025.
Gugatan itu menempatkan OpenAI sebagai tergugat atas dugaan produk tidak aman dan kelalaian. Menurut laporan The Wall Street Journal dan The New York Times, pihak provinsi menilai tragedi tersebut bisa dicegah bila perusahaan lebih dulu memberi tahu Royal Canadian Mounted Police (RCMP) soal aktivitas penembak di layanannya.
Sejumlah peninjau manusia di OpenAI dilaporkan sempat menyarankan agar akun pengguna itu dilaporkan ke otoritas. Saran itu tidak dijalankan, dan akun tersebut akhirnya diblokir tanpa pemberitahuan ke penegak hukum.
Kronologi yang Mendasari Gugatan
Pada 2025, karyawan OpenAI menandai akun penembak karena berisi indikasi potensi kekerasan di dunia nyata. Akun pertama diblokir, tetapi perusahaan belakangan menemukan bahwa pengguna tersebut membuat akun kedua.
Pemerintah Kanada menuntut perubahan prosedur keselamatan dari OpenAI pada Februari, tak lama setelah laporan soal tidak adanya pemberitahuan ke otoritas mencuat. OpenAI menyatakan berkomitmen melaporkan ancaman yang kredibel ke pihak berwenang.
Permintaan Maaf Altman dan Respons Provinsi
CEO OpenAI Sam Altman menyampaikan permintaan maaf karena tidak memberi tahu otoritas saat akun pertama penembak diblokir. Permintaan maaf itu tidak cukup di mata pemerintah provinsi.
"Permintaan maaf itu perlu, tapi sangat tidak memadai," kata Perdana Menteri British Columbia David Eby.
Jaksa Agung British Columbia Niki Sharma menegaskan bahwa perusahaan teknologi tidak boleh lepas dari tanggung jawab hukum hanya karena produknya baru.
"Dalam situasi lain, siapa pun yang membantu, mendorong, atau bersekongkol melakukan tindak pidana, atau lalai secara pidana, bisa diselidiki, dituntut, dan diadili," ujar Sharma. "Tidak ada perusahaan yang boleh bebas dari akuntabilitas hanya karena teknologinya baru."
AI Diakui Berisiko oleh Para CEO Sendiri
Sharma juga menyoroti bagaimana para CEO perusahaan AI sendiri mengakui teknologi mereka membawa risiko keselamatan. Sebagian dari mereka bahkan menyerukan perlambatan global pengembangan AI frontier.
Pengakuan itu, menurut kantor jaksa agung, memperkuat argumen bahwa risiko sudah diketahui sejak awal dan seharusnya ditangani lebih serius.
Mengapa Gugatan Diajukan di California
Kantor jaksa agung British Columbia memilih mengajukan gugatan di California, tempat OpenAI berbasis, alih-alih di Kanada. Langkah ini dinilai bisa menghasilkan putusan dengan nilai ganti rugi lebih besar bagi keluarga korban.
Selain tuntutan hukum, provinsi tersebut meminta OpenAI membiayai pembangunan sekolah baru di Tumbler Ridge. Gugatan ini berjalan terpisah dari keluhan yang diajukan keluarga korban, yang juga menuduh OpenAI lalai.
Kasus ini menjadi ujian awal seberapa jauh tanggung jawab hukum perusahaan AI ketika produk mereka dipakai dalam tindak kekerasan. Bagi pengguna di Indonesia, perkembangan ini relevan karena layanan chatbot seperti ChatGPT beroperasi lintas yurisdiksi dan tunduk pada aturan perlindungan konsumen masing-masing negara.