NUSAAKSARA.COM — Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir menegaskan politik luar negeri Indonesia tidak berubah dan tetap berpijak pada prinsip, di tengah kondisi dunia yang semakin tidak menentu. Penegasan itu disampaikan dalam pernyataan pers perdananya usai serah terima jabatan dengan Sugiono di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI, Senin (12/10). Menlu yang akrab disapa Tata ini menyebut kepercayaan sebagai modal diplomasi paling mahal yang telah dibangun Indonesia bertahun-tahun.
Arrmanatha, yang akrab disapa Menlu Tata, menegaskan empat tujuan negara yang tercantum dalam konstitusi menjadi fondasi diplomasi Indonesia sejak 1945. Menurut dia, prinsip itu justru semakin relevan ketika dunia bergerak cepat dan banyak hal berubah.
Empat Tujuan Konstitusi sebagai Fondasi Diplomasi
Menlu Tata merujuk langsung pada UUD 1945 sebagai dasar arah politik luar negeri. Ia menyebut empat tujuan bernegara yang tidak pernah berubah sejak 1945 dan menjadi pijakan kerja diplomasi.
"Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberi arah yang sangat jelas. Melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia," kata Menlu RI.
"Empat tujuan itu tidak pernah berubah sejak tahun 1945. Inilah yang kita sebut sebagai prinsip diplomasi. Diplomasi yang berpijak pada prinsip," ujarnya menekankan.
Konsistensi sebagai Modal Kepercayaan Internasional
Menlu Tata menilai prinsip bukan beban di tengah ketidakpastian global, melainkan justru menjadi nilai tawar. Negara yang konsisten, katanya, akan dipercaya dan diandalkan mitra internasional.
"Di dunia yang semakin tidak menentu seperti saat ini, prinsip justru semakin penting, bukan semakin kurang. Ketika banyak hal yang berubah dengan cepat, dunia mencari mitra yang tidak berubah-ubah. Di dunia yang serba tidak pasti, Indonesia harus menjadi kepastian," tandasnya.
Ia menjelaskan sikap konsisten yang dipilih Indonesia bukan berarti kaku. Menurut dia, Indonesia adalah negara yang "bisa dipegang kata-katanya".
"Kepercayaan itu ialah modal diplomasi yang paling mahal yang telah kita bangun bertahun-tahun," tegas Menlu RI.
Bebas Aktif Tetap Jadi Jangkar, Tanpa Terikat Aliansi
Menlu Tata memastikan diplomasi Indonesia akan selalu berpijak pada kepentingan nasional dan bermanfaat bagi rakyat. Prinsip bebas aktif, katanya, tetap menjadi jangkar politik luar negeri Indonesia.
"Kita tidak memilih blok, kita memilih prinsip," tandasnya.
Pernyataan itu menegaskan posisi Indonesia yang tidak terikat pada aliansi militer atau blok kekuatan tertentu. Sikap bebas aktif dipertahankan sebagai kerangka utama menjalankan hubungan internasional.
Serah Terima Jabatan di Gedung Pancasila
Arrmanatha Nasir dilantik sebagai Menteri Luar Negeri RI oleh Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, menggantikan Sugiono. Serah terima jabatan dilakukan di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI, Senin (12/10).
Pidato perdana ini menjadi penanda arah kerja Kementerian Luar Negeri di bawah kepemimpinan Menlu Tata. Prinsip diplomasi yang berpijak pada konstitusi dan kepentingan nasional ditegaskan sebagai garis kerja yang tidak berubah, meski tantangan global terus bergerak.