NUSAAKSARA.COM — Serangan militer Houthi ke wilayah Arab Saudi yang kian masif mendorong Komisi I DPR meminta pemerintah menyiapkan skenario penghentian sementara pemberangkatan jemaah umrah. Anggota Komisi I DPR Nurul Arifin menilai keselamatan jemaah harus menjadi prioritas utama di atas target keberangkatan. Pemerintah diminta memberi atensi penuh karena serangan itu sudah menimbulkan korban hingga tewas.
Anggota Komisi I DPR Nurul Arifin meminta pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap meningkatnya serangan Houthi ke Arab Saudi, termasuk yang mengarah ke Makkah dan Madinah. Ia menyampaikan hal itu di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Senin (25/10/2026).
Menurut Nurul, eskalasi serangan belakangan ini sudah cukup mengkhawatirkan karena menimbulkan korban jiwa. Pemerintah dinilai perlu menyiapkan langkah mitigasi bagi jemaah umrah asal Indonesia yang jumlahnya besar setiap bulan.
Dorongan Moratorium demi Keselamatan Jemaah
Nurul menyebut penghentian sementara pemberangkatan umrah sebagai opsi yang sah jika situasi keamanan memburuk. Kebijakan itu, menurutnya, dapat diambil dengan alasan keselamatan jemaah.
"Kami berharap ya kalau situasinya semakin genting, Kemlu dalam hal ini bisa melakukan moratorium untuk pemberangkatan jemaah umrah," kata Nurul.
Ia menekankan jemaah Indonesia yang berangkat untuk umrah berpotensi terkendala jika eskalasi berlanjut. Pelayanan terhadap jemaah juga dinilai rawan terganggu bila jalur penerbangan dan bandara transit terkena dampak konflik.
Penerbangan Langsung Jadi Opsi Antisipasi
Sebelum sampai pada moratorium, Nurul mendorong pemerintah mengatur ulang rute perjalanan jemaah agar menghindari daerah rawan serangan. Salah satu caranya dengan penerbangan langsung dari Indonesia ke Jeddah atau Madinah.
"Apakah penerbangannya bisa langsung ke tempat tujuan, misalnya ke Jeddah, Jeddah kemudian ke Makkah ataupun langsung ke Madinah. Jadi tidak usah transitnya terlalu banyak di mana-mana, tapi fokus aja," ujarnya.
Dengan memangkas titik transit, paparan risiko di wilayah konflik dapat ditekan. Opsi ini juga lebih mudah dieksekusi ketimbang penghentian keberangkatan yang berdampak luas pada calon jemaah dan penyelenggara perjalanan.
Peringatan Bahaya di Empat Provinsi Arab Saudi
Otoritas pertahanan sipil Arab Saudi merilis peringatan potensi bahaya untuk empat provinsi di bagian barat negara itu pada Sabtu (24/10). Wilayah yang tercakup antara lain Makkah, Jeddah, Taif, dan pusat industri minyak pesisir Yanbu. Alasan peringatan tidak diungkap ke publik, dan status itu dicabut beberapa menit setelah dirilis.
Peringatan tersebut menginstruksikan warga setempat untuk segera menuju tempat aman terdekat. Pada Rabu (21/10), koalisi pimpinan Arab Saudi mengumumkan pertahanan udara mereka mencegat dan menghancurkan setidaknya lima drone yang terdeteksi mengarah ke Wilayah Timur Saudi dan Kota Madinah.
Serpihan rudal Houthi yang dicegat juga dilaporkan jatuh di Wadi Al-Mughammas, sekitar 20 kilometer dari Masjidil Haram di Makkah. Lokasi itu termasuk jalur yang dilalui jemaah, sehingga menambah kekhawatiran soal keselamatan perjalanan ibadah.
Kemlu Diminta Siapkan Protokol Kontingensi
Permintaan Nurul menempatkan Kementerian Luar Negeri sebagai pemegang keputusan utama jika eskalasi berlanjut. Koordinasi dengan Kementerian Agama dan penyelenggara perjalanan umrah dinilai perlu disiapkan sejak sekarang, bukan setelah insiden terjadi.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Kemlu maupun Kementerian Agama soal kemungkinan moratorium. Pemerintah juga belum mengumumkan perubahan rute penerbangan jemaah umrah menyusul peringatan bahaya di wilayah barat Arab Saudi.
