Presiden Prabowo Perintahkan Seluruh Sumber Daya Dikerahkan Atasi Karhutla

Selasa, 13 Oktober 2026 | 09:01:01 WIB
Ilustrasi. Foto: Generate AI

NUSAAKSARA.COM — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh jajaran pemerintah mengerahkan sumber daya maksimal untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Arahan itu disampaikan dalam rapat terbatas hybrid di Istana Negara, Senin (12/10/2026), saat sekitar 639 hektare lahan masih terbakar di enam provinsi.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan arahan tersebut kepada wartawan sehari setelah rapat berlangsung. Menurut Teddy, Presiden menekankan bahwa upaya penanganan karhutla harus terus diperkuat, bukan hanya pada aspek pemadaman tetapi juga pencegahan perluasan titik api.

639 Hektare Lahan Masih Dipadamkan di Enam Provinsi

Laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dipaparkan dalam rapat mencatat sekitar 639 hektare lahan masih dalam proses pemadaman. Enam provinsi tercatat sebagai wilayah paling terdampak.

Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan menjadi fokus utama penanganan. Kedua provinsi itu dinilai membutuhkan perhatian lebih besar karena luas lahan yang terbakar dan tingkat kesulitan pemadaman di lapangan.

Empat provinsi lain yang terdampak, yakni Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan, dilaporkan menunjukkan perkembangan jauh lebih baik. Meski demikian, pemerintah belum menyatakan keempat wilayah itu sepenuhnya bebas dari ancaman kebakaran susulan.

Perintah Prabowo: Percepatan Pemadaman Jadi Prioritas

Instruksi Presiden menempatkan percepatan pemadaman sebagai prioritas utama. Seluruh sumber daya diminta dikerahkan secara maksimal, mencakup personel, peralatan, hingga dukungan logistik di daerah-daerah yang masih menghadapi titik api aktif.

"Presiden meminta agar upaya penanganan karhutla terus diperkuat dan seluruh sumber daya dikerahkan secara optimal untuk mempercepat pemadaman serta mencegah meluasnya kebakaran," ujar Teddy pada Selasa (13/10/2026).

Pengerahan sumber daya lintas instansi menjadi bagian dari arahan tersebut. Pemerintah pusat dan daerah diminta bergerak serempak agar pemadaman tidak terkendala koordinasi di lapangan.

Mengapa Dua Provinsi Jadi Fokus Utama

Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan dipilih sebagai fokus penanganan karena kondisi lahan yang terbakar dinilai lebih berat dibanding empat provinsi lain. Luasan yang masih terbakar di kedua wilayah itu menuntut pengerahan personel dan peralatan dalam jumlah besar.

Karakteristik lahan gambut yang rentan terbakar di bawah permukaan menjadi salah satu tantangan tersendiri. Pemadaman di lahan jenis ini kerap memerlukan waktu lebih lama karena api bisa bertahan di lapisan bawah tanah meski permukaan sudah terlihat padam.

Pemerintah belum merinci berapa personel dan peralatan yang akan dikerahkan tambahan ke dua provinsi tersebut. Namun arahan Presiden memberi sinyal bahwa operasi pemadaman akan diperbesar dalam waktu dekat.

Empat Provinsi Berstatus Membaik

Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan dilaporkan berada dalam kondisi yang jauh lebih baik. Penanganan di keempat provinsi itu disebut berjalan sesuai harapan.

Perkembangan positif tersebut tidak serta-merta menutup kemungkinan munculnya titik api baru. Pemantauan di lapangan tetap diperlukan, terutama pada lahan-lahan yang sebelumnya terbakar dan belum sepenuhnya pulih.

Pemerintah menempatkan pencegahan sebagai bagian tak terpisahkan dari penanganan. Selain memadamkan titik api yang ada, jajaran di daerah diminta mencegah munculnya kebakaran baru, terutama di wilayah rawan.

Langkah Lanjutan yang Diminta Presiden

Instruksi Presiden tidak berhenti pada pemadaman. Teddy menyebut arahan itu mencakup upaya memperkuat penanganan secara keseluruhan, termasuk memastikan seluruh sumber daya bekerja optimal di lapangan.

Rapat terbatas hybrid itu sendiri menunjukkan penanganan karhutla dikoordinasikan langsung dari tingkat tertinggi pemerintahan. Kepala daerah di enam provinsi terdampak berada di garis depan pelaksanaan instruksi tersebut.

Belum ada keterangan resmi soal tenggat waktu yang ditetapkan Presiden untuk menuntaskan pemadaman di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Pemerintah menyatakan akan terus memperbarui perkembangan dari lapangan.

Terkini