NUSAAKSARA.COM — Produksi nikel olahan hasil hilirisasi dalam negeri menembus 2,5 juta ton sepanjang 2025, menjadikan Indonesia pemasok sekitar 60% kebutuhan nikel dunia. Capaian itu muncul saat pemerintah mengkaji moratorium pembangunan smelter yang masih memproduksi bahan setengah jadi.
Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) mencatat kapasitas produksi fasilitas pemurnian nikel nasional pada 2025 mencapai 2,7 juta ton Ni, dengan realisasi produksi 2,5 juta ton. Angka itu berasal dari pengolahan jalur pirometalurgi dan hidrometalurgi yang beroperasi di dalam negeri.
Ketua Umum FINI Arif Perdana Kusumah merinci, 2,05 juta ton di antaranya berupa produk NPI, FeNi, dan matte, sedangkan 450 ribu ton dalam bentuk mixed hydroxide precipitate (MHP) dan nikel sulfat.
"Pada tahun 2025 total produksi nikel nasional telah mencapai 2,5 juta ton nikel dalam bentuk produk intermediate (setengah jadi) yang terdiri dari 2,05 juta berupa produk-produk NPI, FeNi dan Matte, serta 450 ribu ton nikel dalam bentuk MHP - Nikel Sulfat," ujar Arif kepada CNBC Indonesia, Rabu (14/10/2026).
Proyeksi 2026 Turun 3,5-4 Persen
FINI memperkirakan produksi nikel olahan Indonesia pada 2026 turun 3,5% hingga 4% dibanding capaian 2025. Penurunan itu tidak berlangsung lama karena volume produksi diproyeksikan kembali naik pada 2027 seiring bertambahnya kapasitas dari proyek baru.
"Pada tahun 2027 akan ditandai oleh penambahan kapasitas produksi dari proyek-proyek hidrometalurgi berbasis HPAL yang akan selesai tahap konstruksinya, dalam waktu dekat memasuki tahapan komisioning dan operasi penuh," papar Arif.
Tambahan kapasitas dari proyek high pressure acid leaching (HPAL) itu difokuskan pada pengolahan nikel bahan baku baterai kendaraan listrik. Kapasitas produksi MHP nasional yang sebesar 450 ribu ton pada 2025 diperkirakan melampaui 900 ribu ton nikel pada akhir 2027.
"Jumlah produksi sebesar itu telah menjadikan Indonesia sebagai pemasok nikel terbesar di dunia (~60%)," tandas Arif.
Oversupply Jadi Alasan Moratorium
Wacana moratorium atau pembatasan pembangunan smelter nikel mencuat menimbang kondisi kelebihan pasokan nikel global yang menekan harga dunia. Pemerintah menilai sebagian besar smelter yang beroperasi masih sebatas memproduksi bahan setengah jadi pada kisaran 50-60%.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut pasokan saat ini melebihi kebutuhan pasar hingga mencapai 2,5 juta ton. Kondisi itu berdampak langsung pada penurunan harga nikel di pasar internasional.
"Ini kan oversupply, makanya harganya lagi jatuh. Kita dapat pertimbangkan untuk industri yang setengah jadi ini kita mulai mencoba untuk meminimalisir, bahkan mungkin kita melakukan moratorium, sementara yang kita dorong adalah industri-industri yang produk hilirnya langsung," ungkap Bahlil di sela acara Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, dikutip Rabu (14/10/2026).
Volume Produksi Akan Diatur Terukur
Bahlil menegaskan pemerintah akan mengatur volume produksi nasional agar komoditas tambang Indonesia tidak dijual murah saat pasar jenuh. Meski kapasitas terpasang smelter secara teori tinggi, tingkat operasional riil di lapangan akan disesuaikan dengan dinamika permintaan global.
"Sekalipun kapasitas terpasang contoh katakanlah 10, mungkin yang akan bisa berproduksi selama kita masih terjadi oversupply tidak sampai 10. Itu yang kita akan atur ya. Kalau kita mengikuti terus permintaan smelter, itu harga kita pasti akan jatuh," imbuhnya.
Pengendalian produksi ditujukan menjaga kestabilan harga, mengoptimalkan penerimaan negara, sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam nasional. Bahlil mengingatkan komoditas mineral seperti nikel bersifat terbatas dan tidak dapat tumbuh kembali seperti sektor pertanian atau perkebunan.
"Kalau harganya lagi anjlok, jangan kita juga banjiri, nanti barang kita murah. Kita kan enggak mau barang kita dijual murah. Kalau nikel, batu bara, diambil kan enggak bisa berbuah. Jadi tolong kita jaga ini juga harus berkelanjutan untuk masa depan bangsa ya," tutupnya.