NUSAAKSARA.COM — Harga bahan bakar minyak bersubsidi akan dipertahankan hingga akhir 2026 melalui sejumlah strategi fiskal yang sedang dibahas pemerintah. Anggota Dewan Ekonomi Nasional Septian Hario Seto menyatakan Kementerian Keuangan dan BP Danantara dilibatkan agar harga tetap terjaga tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal negara.
Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Septian Hario Seto menyampaikan kajian lembaga itu kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa malam (20/10/2026). Dalam paparan tersebut, DEN menilai langkah pemerintah menahan harga BBM bersubsidi sudah tepat untuk melindungi daya beli masyarakat.
Pembahasan tidak berhenti pada jangka pendek. Pemerintah juga menimbang perbaikan kebijakan subsidi energi agar penyalurannya lebih tepat sasaran di masa mendatang.
Strategi Fiskal Dibahas Bersama Kementerian Keuangan dan Danantara
Seto menyebut pemerintah mendiskusikan sejumlah opsi fiskal untuk memastikan harga BBM bersubsidi bertahan sampai akhir tahun. Kementerian Keuangan dan BP Danantara turut dilibatkan dalam pembahasan itu.
"Kami juga mendiskusikan beberapa strategi-strategi fiskal yang bisa dilakukan oleh pemerintah, Kementerian Keuangan dan juga dibantu Danantara untuk memastikan bahwa harga BBM ini tetap bisa dijaga sampai dengan akhir tahun dan fiskalnya juga tetap sustainable," ujar Seto.
Menurutnya, keterlibatan Danantara diperlukan agar beban menjaga harga tidak sepenuhnya ditanggung anggaran negara. Meski begitu, ia belum merinci bentuk keterlibatan sovereign wealth fund tersebut.
Alasan Harga BBM Bersubsidi Tetap Dijaga
DEN menilai penahanan harga BBM bersubsidi menjadi instrumen utama menjaga konsumsi rumah tangga. Tekanan biaya hidup membuat kenaikan harga energi berisiko menurunkan belanja masyarakat.
"Kami menyampaikan kepada Bapak Presiden bahwa langkah pemerintah untuk menjaga harga BBM bersubsidi ini sudah tepat, terutama untuk menjaga daya beli masyarakat saat ini," kata Seto.
Pemerintah memilih jalur ini ketimbang membiarkan harga mengikuti pergerakan pasar. Konsekuensinya, ruang fiskal harus dijaga agar kebijakan tidak membebani APBN dalam jangka panjang.
Subsidi Tepat Sasaran Jadi Agenda Jangka Panjang
Selain menahan harga, pemerintah membahas perbaikan tata kelola subsidi energi. Fokusnya memastikan bantuan energi sampai ke kelompok yang berhak menerima.
Seto menyatakan perbaikan itu dibutuhkan agar kebijakan harga energi tetap mendukung daya beli sekaligus mempertahankan keberlanjutan fiskal. Dua kepentingan itu disebut harus berjalan seiring.
Namun sejumlah rincian belum dipaparkan. Seto tidak menyebut besaran anggaran yang disiapkan, bentuk konkret keterlibatan Danantara, maupun instrumen fiskal yang dipilih.
Ruang Fiskal Jadi Penentu Keberlanjutan Kebijakan
Keputusan menjaga harga BBM bersubsidi hingga akhir 2026 bergantung pada kemampuan negara menanggung selisih harga. Tanpa sumber pendanaan yang jelas, kebijakan berisiko menambah tekanan pada anggaran.
Pelibatan Kementerian Keuangan dan Danantara menunjukkan pemerintah mencari bantalan pendanaan di luar pos subsidi biasa. Skema yang dipilih akan menentukan seberapa lama harga bisa ditahan.
Pemerintah belum mengumumkan tenggat final pembahasan strategi fiskal tersebut. Arah kebijakan diperkirakan mengemuka setelah kajian DEN dan Kementerian Keuangan rampung dibahas di lingkup istana.