NUSAAKSARA.COM — Sebanyak 73 titik panas dan dua titik api kebakaran hutan dan lahan terpantau masih aktif di wilayah Papua dalam 12 jam terakhir. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat sekitar 2.393 hektare lahan telah terbakar di tiga provinsi, dengan pemadaman terkendala jarak lokasi yang sulit dijangkau.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan 73 titik panas (hotspot) dan dua titik api (firespot) kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua. Laporan itu disampaikan Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan dalam siaran langsung BNPB, Rabu (28/10).
Menurut pemantauan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sekitar 2.393 hektare lahan telah terbakar di wilayah Papua. Angka itu mencakup karhutla di Provinsi Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan Papua Selatan.
Sebaran Luas Lahan Terbakar per Provinsi
Papua Barat Daya menyumbang area terbakar terluas, yakni 2.131 hektare. Di Papua Selatan, lahan yang terbakar mencapai 161 hektare, sedangkan Papua Tengah 100 hektare.
Data yang ditampilkan dalam siaran langsung BNPB menunjukkan estimasi karhutla yang belum padam sebesar 14 hektare di Papua Barat Daya per Sabtu (24/10). Sementara itu, 71 hektare di Papua Tengah dan 592 hektare di Papua Selatan juga dilaporkan belum padam.
Hujan Sempat Turun, Pemadaman Tetap Terkendala
Hujan dilaporkan sempat turun di ketiga wilayah. Kendati demikian, proses pemadaman tetap menghadapi hambatan karena sejumlah titik berada di lokasi yang sulit dijangkau petugas.
"Mendapatkan kendala yang sulit juga untuk dijangkau sehingga pemadaman di sana juga relatif mengalami kesulitan karena memang wilayah ada yang terlalu jauh untuk kita jangkau," jelas Berton.
Api juga masih terjadi di dua wilayah, antara lain Kota Sorong dan Merauke. Menurut Berton, titik panas terpantau di bagian selatan maupun tengah Papua.
TPA Makbon Ikut Terbakar, Kebutuhan Sumber Daya Bertambah
Karhutla di Papua turut melanda salah satu tempat pemrosesan akhir (TPA), yakni TPA Makbon. Pemadaman di titik itu mengalami kendala akibat kebutuhan sumber daya yang lebih banyak.
BNPB belum merinci tambahan personel maupun peralatan yang akan dikerahkan ke lokasi tersebut. Pemantauan BPBD dan laporan titik panas menjadi dasar penentuan prioritas pemadaman di tiga provinsi.