NUSA AKSARA – Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mulai mempercepat penanganan ribuan fasilitas pendidikan yang terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, mengatakan saat ini pemerintah sedang melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap sekolah yang mengalami kerusakan, mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah atas.
“Memang cukup banyak yang terdampak, baik PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA. Saat ini masih dikoordinasikan dan datanya terus kami kumpulkan dari pemerintah daerah,” kata Tito di sela penyerahan bantuan sosial ekonomi kepada korban bencana di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, dalam siaran pers yang diterima, belum lama ini.
Menurut Tito, pemerintah telah mengklasifikasikan tingkat kerusakan fasilitas pendidikan menjadi beberapa kategori, yaitu rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, hingga bangunan yang hilang sepenuhnya. Penanganan perbaikan akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan skala prioritas.
“Kerusakan sudah diklasifikasi, mulai dari ringan, sedang, hingga berat. Nantinya perbaikan dilakukan bertahap dengan melihat prioritas kebutuhan di lapangan,” ujarnya.
Meski banyak fasilitas pendidikan terdampak, pemerintah memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Sekolah dengan kerusakan ringan dan sedang masih digunakan sembari proses perbaikan dilakukan.
“Tapi yang utama pendidikan harus tetap berjalan. Sekolah dengan kerusakan ringan dan sedang diperbaiki sambil kegiatan belajar tetap berlangsung,” jelasnya.
Sementara itu, untuk sekolah yang mengalami kerusakan berat, kegiatan belajar sementara dipindahkan ke fasilitas darurat seperti tenda belajar yang disediakan oleh pemerintah bersama sejumlah kementerian terkait.
“Ada yang masih belajar di tenda. BNPB bersama Kemendikdasmen juga telah menyiapkan tenda yang dilengkapi berbagai peralatan belajar,” kata Tito.
Ia menambahkan, secara umum proses belajar mengajar di wilayah terdampak bencana hampir seluruhnya telah kembali berjalan, meskipun kondisi di sejumlah lokasi masih belum sepenuhnya ideal.
“Proses belajar hampir 100 persen sudah berjalan, meski memang masih ada yang belum maksimal,” ujarnya.
Berdasarkan data sementara, sekitar 3.700 satuan pendidikan di tiga provinsi tersebut terdampak bencana dan membutuhkan penanganan lebih lanjut.
“Ada kurang lebih 3.700 satuan pendidikan yang harus dikerjakan di tiga provinsi ini. Tentu penanganannya membutuhkan waktu,” kata Tito.
Dalam proses pendataan dan koordinasi, sekolah umum seperti PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA berada di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Sementara itu, pendataan madrasah dan pondok pesantren menjadi tanggung jawab Kementerian Agama.
“Untuk TK, SD, SMP, dan SMA dikoordinasikan oleh Kemendikdasmen. Sedangkan madrasah dan pondok pesantren didata oleh Kementerian Agama,” jelasnya.
Dalam kunjungan Satgas PRR ke Kabupaten Pidie Jaya, turut hadir Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal ZA, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi, serta Pelaksana Tugas Direktur Utama Pos Indonesia Haris.
(CHY/CTA)
