NUSA AKSARA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat penurunan jumlah rukun warga (RW) kumuh di Jakarta dalam hampir satu dekade terakhir. Berdasarkan pendataan terbaru yang difinalisasi pada 2026, jumlah RW kumuh turun dari 445 wilayah pada 2017 menjadi 211 RW.
Dari keterangan resmi Pemprov DKI Jakarta, capaian tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, usai menerima audiensi Badan Pusat Statistik (BPS) di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (6/5/2026).
“Secara garis besar, terjadi penurunan RW kumuh dari 445 pada 2017 menjadi 211 pada tahun ini. Penurunannya kurang lebih 52,58 persen,” ujar Pramono.
Menurutnya, penurunan tersebut menjadi salah satu indikator perbaikan kualitas permukiman di Jakarta. Meski demikian, Pemprov DKI masih akan memperdalam data agar program penataan kawasan dapat dilakukan lebih tepat sasaran.
Pramono mengatakan, data yang akurat menjadi dasar penting dalam menentukan kebijakan, terutama di kawasan dengan tingkat kepadatan tinggi.
“Kami berterima kasih kepada BPS. Data seperti ini penting untuk terus didalami karena akan kita gunakan dalam memperbaiki kehidupan masyarakat di Jakarta,” katanya.
Fokus Penanganan di Jakarta Barat dan Utara
Pemprov DKI Jakarta berencana memprioritaskan penanganan kawasan padat penduduk yang masih masuk kategori kumuh, terutama di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara.
Kawasan Tambora disebut menjadi salah satu perhatian utama karena memiliki kompleksitas permukiman yang tinggi. Pemerintah menilai wilayah tersebut membutuhkan intervensi yang lebih terukur dan berkelanjutan.
Pramono menilai capaian penurunan RW kumuh tetap perlu diapresiasi meski tantangan perkotaan semakin besar. Pertumbuhan jumlah penduduk dan tekanan terhadap ruang kota dinilai membuat penataan kawasan menjadi lebih kompleks.
“Dengan kondisi lapangan yang semakin kompleks dan jumlah penduduk yang terus bertambah, penurunan lebih dari 52 persen ini patut disyukuri,” ujarnya.
Pendataan Gunakan Citra Satelit dan Big Data
Sementara itu, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan pendataan kawasan kumuh dilakukan melalui kombinasi survei lapangan dan teknologi citra satelit berbasis big data.
Menurut Amalia, pendekatan tersebut digunakan agar hasil pendataan lebih akurat dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Pendataan ini tidak hanya dilakukan di lapangan, tetapi juga dikalibrasi menggunakan citra satelit. Dengan demikian, hasilnya menjadi lebih akurat karena memanfaatkan perkembangan teknologi terkini,” jelasnya.
Berdasarkan data tahun 2025 yang difinalisasi pada 2026, terdapat 211 RW kumuh dari total 2.749 RW di DKI Jakarta.
Penetapan kawasan kumuh dilakukan melalui 11 indikator. Penilaian tidak hanya melihat kondisi bangunan, tetapi juga kepadatan penduduk, sanitasi, kualitas ventilasi dan pencahayaan, pengelolaan sampah, saluran air, jalan lingkungan, penerangan jalan umum, hingga tata letak bangunan.
Ke depan, BPS bersama Pemprov DKI Jakarta akan melanjutkan analisis terhadap 1.904 RW menggunakan overlay data citra satelit untuk memastikan kondisi riil di lapangan.
Selain kawasan permukiman, kerja sama juga akan diperluas untuk pendataan ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta. BPS juga telah menyiapkan dashboard data yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk memantau kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih menyeluruh.
Pemprov DKI Jakarta berharap dukungan data tersebut dapat memperkuat penanganan kawasan kumuh agar lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.
(CHY)
