NUSA AKSARA – Pemerintah terus memperkuat strategi pemberdayaan masyarakat melalui dukungan bagi UMKM, perluasan perlindungan sosial, dan percepatan pengentasan kemiskinan nasional.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Menurut Muhaimin, Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap penguatan sektor UMKM dan ekonomi kreatif sebagai salah satu fondasi penting pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Presiden terus meminta kementerian dan lembaga untuk memfasilitasi UMKM agar tumbuh dan mendapatkan dukungan yang lebih luas,” ujar Muhaimin.
Pemerintah Siapkan Ruang dan Fasilitas untuk UMKM
Pemerintah juga mendorong kementerian, lembaga, hingga BUMN memanfaatkan aset atau ruang yang belum optimal digunakan untuk mendukung aktivitas UMKM.
Fasilitas tersebut nantinya dapat dimanfaatkan sebagai ruang pemasaran produk, display usaha, hingga lokasi festival UMKM dan ekonomi kreatif.
Selain itu, pemerintah berencana menambah anggaran khusus bagi pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif pada tahun ini.
“Saya mengajukan tidak kurang dari Rp1 triliun untuk mendukung kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif, dan insyaallah akan terus ditambah,” kata Muhaimin.
Dukungan tersebut juga akan diiringi kemudahan akses pembiayaan, termasuk penguatan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha kecil dan menengah.
Anggaran Perlindungan Sosial Capai Rp508,2 Triliun
Di bidang perlindungan sosial, Muhaimin menyebut alokasi APBN untuk berbagai program bansos dan jaminan sosial saat ini mencapai Rp508,2 triliun.
Anggaran tersebut mencakup bantuan sosial tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), hingga bantuan iuran untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Hari ini APBN kita sudah sampai angka Rp508,2 triliun untuk perlindungan sosial,” jelasnya.
Pemerintah juga menegaskan subsidi energi akan diarahkan agar lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
Pemerintah Gunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi
Untuk memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran, pemerintah terus memperkuat integrasi data penerima manfaat melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menurut Muhaimin, Presiden meminta seluruh kementerian dan lembaga konsisten menggunakan data tunggal tersebut dalam penyaluran program pemerintah.
“Seluruh kementerian dan lembaga harus berpijak pada data tunggal sosial ekonomi dalam menyalurkan program-program pemerintah,” ujarnya.
Target Kemiskinan Ekstrem Nol Persen
Pemerintah juga menetapkan 88 kabupaten/kota sebagai wilayah prioritas pengentasan kemiskinan nasional.
Langkah ini menjadi bagian dari target pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2026, serta menurunkan angka kemiskinan nasional menjadi lima persen pada 2029.
“Kita optimistis kemiskinan ekstrem 2026 bisa nol persen, dan kemiskinan menjadi lima persen pada 2029,” kata Muhaimin.
UMKM dan Perlindungan Sosial Jadi Fokus Pemerintah
Di tengah tantangan ekonomi global dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, pemerintah menilai penguatan UMKM dan perlindungan sosial menjadi dua langkah penting menjaga daya tahan ekonomi masyarakat.
Bagi banyak keluarga, UMKM bukan hanya sumber penghasilan, tetapi juga ruang bertahan dan tumbuh di tengah perubahan ekonomi yang cepat.
(CHY)
