NUSA AKSARA – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah membahas kondisi ketahanan energi nasional, termasuk kesiapan pasokan bahan bakar minyak (BBM), LPG, hingga minyak mentah nasional.
Usai pertemuan, Bahlil memastikan kondisi cadangan energi Indonesia saat ini berada dalam posisi aman dan berada di atas standar minimum nasional.
“Tadi saya melaporkan kepada Pak Presiden terkait kesiapan BBM kita sampai hari ini. Maupun LPG dan crude, semuanya di atas standar minimum nasional. Jadi insyaallah tidak ada masalah,” ujar Bahlil.
Pemerintah Evaluasi Izin Tambang
Selain membahas pasokan energi, Bahlil juga melaporkan perkembangan penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP), khususnya izin tambang yang berada di kawasan hutan maupun wilayah yang dinilai belum dimanfaatkan secara optimal.
Menurutnya, Presiden Prabowo sebelumnya telah menginstruksikan evaluasi terhadap izin-izin pertambangan yang secara administratif lengkap tetapi tidak dijalankan dengan baik oleh pemegang izin.
“Pak Presiden menginstruksikan sejak satu atau dua bulan lalu untuk dilakukan evaluasi, dan saya melaporkan perkembangan itu,” katanya.
Langkah tersebut disebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membenahi tata kelola sektor pertambangan agar lebih efektif dan memberikan manfaat lebih besar bagi negara.
Ketahanan Energi Jadi Fokus Pemerintah
Pertemuan antara Presiden dan jajaran kementerian terkait menunjukkan perhatian pemerintah terhadap stabilitas energi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah.
Bagi pemerintah, ketersediaan pasokan BBM, LPG, dan energi lainnya menjadi faktor penting untuk menjaga aktivitas ekonomi dan kebutuhan masyarakat tetap berjalan stabil.
Selain memastikan pasokan aman, pemerintah juga mulai menyoroti efisiensi pengelolaan sumber daya alam, termasuk melalui evaluasi izin tambang yang dinilai belum produktif.
Tata Kelola Tambang Didorong Lebih Efektif
Penataan izin usaha pertambangan dinilai penting agar pengelolaan sumber daya alam tidak hanya berhenti pada aspek administratif, tetapi benar-benar memberi dampak ekonomi dan keberlanjutan.
Pemerintah ingin memastikan sektor energi dan pertambangan berjalan lebih tertata, berkeadilan, serta mendukung kepentingan nasional dalam jangka panjang.
Di tengah kebutuhan energi yang terus meningkat, penguatan ketahanan energi dan pembenahan tata kelola tambang menjadi salah satu agenda penting pemerintahan saat ini.
(CHY)
