NUSA AKSARA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat penegakan hukum, melindungi kekayaan negara, serta memperkuat institusi yudikatif sebagai fondasi keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Hal itu disampaikan Presiden saat menghadiri acara penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan hasil penertiban negara di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Menurut Presiden, pengamanan kekayaan negara menjadi langkah mendasar agar hasil sumber daya nasional benar-benar kembali untuk kepentingan masyarakat.
“Kalau kekayaan negara bisa kita kendalikan, akan cukup banyak uang untuk kita perbaiki semua sendi-sendi NKRI,” ujar Presiden.
Kekayaan Negara Disebut Menentukan Masa Depan Rakyat
Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa pengelolaan kekayaan negara bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi menyangkut keberlangsungan hidup jutaan rakyat Indonesia.
Ia mengatakan kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai apabila kekayaan negara terus diambil tanpa memberikan manfaat maksimal bagi kepentingan nasional.
“Ini masalah survival. Rakyat Indonesia tidak mungkin hidup sejahtera kalau kekayaannya diambil terus setiap hari,” tegasnya.
Presiden juga mengapresiasi capaian Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam menyelamatkan aset negara melalui penertiban kawasan hutan dan sumber daya alam.
Meski begitu, ia menilai pekerjaan pemerintah masih panjang karena masih banyak potensi aset negara yang perlu diamankan.
“Masih ratusan triliun, bahkan ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaannya bukan apakah bisa, tapi harus bisa,” katanya.
Negara Diminta Tegas dalam Penegakan Hukum
Prabowo menegaskan negara harus hadir secara nyata melalui penegakan hukum yang tegas dan konsisten.
Menurutnya, kekuatan negara akan ditentukan oleh keberanian menjaga hukum dan melindungi kepentingan rakyat.
“Kita harus tegakkan hukum. Kita harus meyakinkan bahwa negara hadir dan negara akan hadir terus,” ujar Presiden.
Ia menyebut penguatan hukum menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun Indonesia yang lebih kuat dan berdaulat.
Soroti Penguatan Institusi Yudikatif
Selain soal penegakan hukum, Presiden juga menyoroti pentingnya memperkuat sektor yudikatif dan menjaga integritas lembaga peradilan.
Prabowo menilai hakim memiliki peran penting dalam menyelesaikan persoalan korupsi dan ketidakadilan di Indonesia.
Karena itu, menurutnya, kesejahteraan hakim harus diperhatikan agar independensi peradilan tetap terjaga.
“Hakim-hakim kita harus dihormati, dipilih dengan baik, dan diberi penghasilan yang cukup supaya tidak bisa disogok,” tegasnya.
Presiden juga mengingatkan bahwa setiap putusan pengadilan akan selalu dinilai masyarakat.
“Hakim-hakim, ingat, putusan-putusanmu akan dinilai oleh rakyat. Rakyat kita sudah tidak bodoh, mereka bisa melihat ketidakadilan,” kata Presiden.
Bangun Kepercayaan Publik terhadap Hukum
Pesan Presiden menunjukkan bahwa pemerintah ingin memperkuat kembali kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan institusi peradilan di Indonesia.
Di tengah sorotan masyarakat terhadap isu korupsi dan keadilan hukum, penguatan integritas aparat penegak hukum dan lembaga yudikatif dinilai menjadi langkah penting membangun negara yang lebih adil dan berpihak pada kepentingan rakyat.
(CHY)
