NUSA AKSARA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlunya perubahan mendasar dalam tata kelola ekonomi nasional saat menyampaikan pidato di Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti besarnya kekayaan alam Indonesia yang dinilai belum sepenuhnya menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat.
“Kita sesungguhnya memiliki modal yang sangat kuat untuk mewujudkan cita-cita dan harapan ini,” ujar Presiden.
Indonesia Disebut Punya Modal Besar Jadi Negara Maju
Prabowo mengatakan Indonesia memiliki banyak keunggulan strategis, mulai dari posisi geografis hingga sumber daya alam dan bonus demografi.
Menurutnya, jalur perdagangan dunia yang melintasi wilayah Indonesia menjadi salah satu kekuatan penting yang seharusnya mampu mendorong kemajuan ekonomi nasional.
Namun, Presiden menilai potensi besar tersebut belum sepenuhnya dikelola secara optimal.
Prabowo Soroti Pencurian Kekayaan Laut Indonesia
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyoroti persoalan kedaulatan maritim.
Ia menyebut praktik pencurian sumber daya laut oleh kapal asing masih sering terjadi di perairan Indonesia.
“Tiap malam puluhan ribu kapal berbendera asing mengambil kekayaan kita secara ilegal,” tegasnya.
Menurut Presiden, penguatan kedaulatan laut menjadi bagian penting dari upaya menjaga kekayaan nasional.
Sawit dan Batu Bara Hasilkan Ratusan Triliun Rupiah
Prabowo memaparkan Indonesia saat ini menjadi eksportir terbesar dunia untuk sejumlah komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit dan batu bara.
Ia menyebut devisa ekspor sawit mencapai 23 miliar dolar AS atau sekitar Rp391 triliun pada 2025.
Sementara ekspor batu bara disebut menghasilkan sekitar 30 miliar dolar AS atau setara Rp510 triliun.
Indonesia juga disebut menjadi eksportir terbesar ferro alloys atau paduan besi.
Pertumbuhan Ekonomi Dinilai Tak Sejalan dengan Kondisi Rakyat
Meski ekonomi tumbuh dalam beberapa tahun terakhir, Presiden mempertanyakan mengapa kondisi kelas menengah justru menurun dan angka kemiskinan meningkat.
Menurut Prabowo, ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 35 persen dalam tujuh tahun terakhir.
Namun ia menilai hasil pertumbuhan tersebut belum dirasakan secara merata oleh masyarakat.
“Bagaimana bisa pertumbuhan 35 persen tapi kelas menengah menurun, kemiskinan meningkat,” kata Presiden.
Presiden Sebut Ada Masalah Sistemik
Prabowo menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan sistemik dalam tata kelola ekonomi nasional.
Ia menyinggung praktik under-invoicing, transfer pricing, hingga penyelundupan yang disebut menyebabkan aliran keluar kekayaan nasional selama puluhan tahun.
Karena itu, Presiden meminta perbaikan serius terhadap lembaga-lembaga pemerintah dan sistem pengawasan ekonomi negara.
“Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita,” ujarnya.
Indonesia Ingin Punya Kendali atas Harga Komoditas
Prabowo juga menyoroti penentuan harga komoditas strategis Indonesia yang selama ini dinilai masih terlalu bergantung pada negara lain.
Ia menegaskan Indonesia harus mulai memiliki kedaulatan dalam menentukan harga komoditas seperti kelapa sawit, nikel, emas, hingga hasil tambang lainnya.
“Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan bangsa lain,” tegas Presiden.
Arah Baru Tata Kelola Ekonomi Nasional
Pidato Prabowo menunjukkan pemerintah mulai mendorong arah baru pengelolaan ekonomi yang lebih menekankan kedaulatan nasional atas sumber daya alam dan perdagangan strategis.
Di tengah besarnya potensi kekayaan Indonesia, pemerintah ingin memastikan hasil sumber daya alam tidak hanya menghasilkan angka ekspor besar, tetapi juga benar-benar memperkuat kesejahteraan masyarakat dan ketahanan ekonomi nasional.
(CHY)
