NUSAAKSARA.COM — Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat memaparkan sejumlah agenda iklim Indonesia di Climate Summit 2026 Markas Besar PBB, New York, Rabu (23/9). Indonesia menegaskan komitmen menuju emisi nol bersih 2060 atau lebih cepat, tetapi menuntut dukungan pembiayaan terjangkau dari negara maju. Salah satu fokus utama adalah pengurangan emisi metana yang menyumbang 18,12 persen dari total emisi nasional pada 2022.
Menurut Jumhur, kebijakan iklim Indonesia tetap mengarah pada target emisi nol bersih pada 2060 atau lebih cepat. Namun upaya menurunkan emisi harus berjalan seiring pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, dan pengentasan kemiskinan.
Metana Jadi Sorotan Utama
Gas metana menyumbang 18,12 persen dari total emisi Indonesia pada 2022. Angka itu menjadikan metana salah satu prioritas pengendalian pemerintah. Perbaikan pengelolaan sampah dan air limbah didorong sebagai langkah utama.
Pemerintah juga mengandalkan penggunaan teknologi serta penguatan kemampuan pemerintah daerah. Langkah ini ditujukan untuk mengurangi emisi sekaligus memperbaiki kualitas udara, kesehatan, dan pelayanan publik.
Energi Surya hingga B50
Di sektor energi dan industri, Indonesia memaparkan pengembangan energi surya skala besar, penerapan bahan bakar biodiesel B50, kendaraan listrik, serta teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon. Jumhur menekankan peralihan menuju ekonomi rendah karbon harus memperhatikan keterjangkauan energi, kesempatan kerja, dan manfaat bagi masyarakat.
"Keberhasilan transisi tidak hanya diukur dari teknologi atau nilai investasi, melainkan juga dari keterjangkauan energi, kerja layak, nilai tambah lokal, perlindungan kelompok rentan, serta manfaat lingkungan yang nyata," ujarnya.
Desakan Pembiayaan Murah
Persoalan pembiayaan menjadi perhatian Indonesia. Pemerintah meminta dukungan pendanaan terjangkau untuk melaksanakan target penurunan emisi dan rencana adaptasi nasional. Indonesia menekankan pentingnya hibah serta pembiayaan berbunga sangat rendah.
Dana tersebut dibutuhkan untuk pengembangan sistem peringatan dini, perlindungan ekosistem, dan penguatan kemampuan pemerintah daerah. Menjelang COP31 di Antalya, Turki, Indonesia mendorong peningkatan dukungan pendanaan internasional, termasuk bagi negara dan masyarakat yang mengalami kerugian akibat cuaca ekstrem.
Ancaman Negara Kepulauan
Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi ancaman kenaikan muka air laut. Pemerintah menyampaikan rencana pengembangan Giant Sea Wall di pantai utara Jawa, disertai perlindungan dan pemulihan mangrove serta ekosistem pesisir.
"Persetujuan Paris menjadi kompas kita. Namun, ketika ruang untuk menjaga kenaikan suhu 1,5 derajat Celsius semakin menyempit, tugas kita adalah menjembatani komitmen global menjadi hasil nyata," kata Jumhur.
"Indonesia siap memperdalam kemitraan yang mengubah ambisi iklim menjadi peluang pembangunan yang nyata dan ketahanan bagi semua," ujarnya menutup paparan.
