NUSAAKSARA.COM — Aktor Reza Rahadian menilai penetapan status bencana nasional untuk karhutla dapat membuka ruang partisipasi lebih luas bagi organisasi di luar pemerintah. Ia menyampaikan pandangan itu di Jakarta Selatan, Selasa (20/10), di tengah masih berlangsungnya kebakaran di sejumlah provinsi. Menurut Reza, penanganan yang berjalan perlu ditingkatkan agar dampak kebakaran bisa ditekan.
Reza Rahadian menyatakan keprihatinannya terhadap kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Menurut aktor tersebut, karhutla tidak sepenuhnya bisa dilihat sebagai peristiwa alam semata. Ia mendorong agar status bencana nasional ditetapkan supaya penanganan bisa melibatkan lebih banyak pihak.
Alasan Status Bencana Nasional Dianggap Penting
Bagi Reza, penetapan status bencana nasional bukan berarti menurunkan nilai apa pun dari upaya yang sudah berjalan. Sebaliknya, status itu dinilai membuka pintu bagi organisasi di luar pemerintah untuk ikut memberikan bantuan. Bentuk bantuan yang dimaksud mencakup logistik hingga teknologi terbarukan.
"Ini kenapa pentingnya bagi saya, ya, status bencana nasional itu sebenarnya tidak mendegradasi nilai apa pun," ujar Reza di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (20/10).
"Tapi membuka ruang atas partisipasi lebih banyak organisasi di luar mungkin, untuk kemudian bisa berbondong-bondong memberikan bantuan, baik logistik, teknologi yang terbarukan, dan lain-lain," sambungnya.
Mitigasi Jadi Fokus, Bukan Hanya Mencari Dalang
Reza mengaku mengikuti perkembangan penanganan karhutla melalui sejumlah kanal berita. Ia memahami proses penelusuran pihak yang bertanggung jawab sudah berjalan. Meski begitu, ia menekankan fokus tidak boleh berhenti pada pencarian dalang.
"Jadi saya membaca beberapa di kanal-kanal berita, prosesnya memang sudah berjalan, proses untuk mencari siapa dalang di balik peristiwa tersebut. Tapi kan kita sekarang enggak hanya harus fokus di situ, tapi kita harus fokus pada mitigasinya," tuturnya.
Upaya yang dilakukan pemerintah, kata Reza, perlu terus ditingkatkan. Ia menilai dampak karhutla sudah meluas, termasuk ke wilayah tetangga. Karena itu, penanganannya membutuhkan tanggung jawab bersama, tidak terkecuali pemerintah.
"Karena saya yakin upaya pasti terus dilakukan, gitu. Tapi kan ya ini sudah memberikan dampak tidak hanya bagi lingkungan di sekitar kita, apalagi di kalau enggak salah Pekanbaru, Palembang, belum belum negara tetangga, gitu," ujarnya.
Pemerintah Masih Menangani Sendiri
Pandangan Reza berbeda dengan sikap pemerintah. Menko Polkam Dudung Abdurachman menyatakan pemerintah belum berencana menetapkan karhutla di Sumatra dan Kalimantan sebagai bencana nasional. Alasannya, negara masih sanggup menangani masalah tersebut.
"Masalah penerapan bencana nasional, ya. Ya, sementara kita masih sanggup, ya, negara kita masih sanggup. Negara kita masih sanggup," kata Dudung usai rapat gabungan lintas kementerian di kantor Kemenko Polkam, Senin (19/10).
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Senin (19/10) mencatat 10.934 titik panas dan 236 titik api karhutla di enam provinsi. Enam provinsi itu adalah Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Peran Masyarakat Lewat Penggalangan Bantuan
Selain mendorong status bencana nasional, Reza menyoroti peran masyarakat sipil dalam membantu warga terdampak. Ia menyebut sudah banyak penggalangan bantuan yang dibuka untuk warga. Reza dan timnya ikut melakukan hal serupa meski dalam skala terbatas.
"Dan apa yang bisa masyarakat lakukan, masyarakat melakukan hal itu. Sudah banyak sekali penggalangan yang dilakukan. Saya bersama tim saya membuat hal yang sama juga, gitu," tuturnya.
"Walaupun mungkin tidak besar, tidak terlampau masif, gitu. Tapi kami juga banyak, saya yakin kelompok masyarakat sipil, organisasi-organisasi yang membuka kanal-kanal bantuan untuk warga bantu warga, gitu," sambung Reza.
Seruan Reza menambah suara publik yang menuntut penanganan karhutla lebih serius. Di tengah data titik api yang masih tinggi, perdebatan soal status bencana nasional menjadi sorotan tersendiri di kalangan pekerja seni dan masyarakat sipil.
