NUSA AKSARA - Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak mengakui bahwa Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) memang diharuskan mengikuti pelatihan semi-militer. Menurutnya, pola pendidikan tersebut dibutuhkan untuk membentuk petugas haji yang disiplin, solid, dan memiliki jiwa korsa dalam melayani jamaah.
Hal itu disampaikan Dahnil saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VIII DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, beberapa waktu lalu. Ia merespons perbincangan publik di media sosial yang menyoroti metode pelatihan PPIH yang dinilai terlalu keras.
“Memang iya semi-militer, tetapi kegiatan itu kami lakukan dalam seluruh proses pelatihan, seperti baris-berbaris dan aktivitas fisik lainnya, karena kebutuhan kedisiplinan, kekompakan, dan jiwa korsa,” ujar Dahnil.
Meski demikian, politikus Partai Gerindra itu menegaskan bahwa pendidikan PPIH tidak hanya berfokus pada aspek fisik. Materi keagamaan dan teknis perhajian tetap menjadi bagian utama dalam diklat.
“Siang sampai malam itu sudah dipenuhi dengan kegiatan fikih dasar haji, pengetahuan perhajian, hingga pembekalan bahasa Arab. Jadi bukan hanya latihan fisik,” jelasnya.
Dahnil menambahkan, setelah pelatihan tatap muka selesai, para calon petugas haji akan mengikuti pelatihan bahasa Arab secara intensif melalui sistem daring selama 10 hari. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi petugas selama bertugas di Tanah Suci.
Dalam kesempatan itu, Dahnil juga menanggapi sorotan sejumlah anggota DPR terkait adanya calon PPIH yang tidak sanggup mengikuti pelatihan selama 30 hari penuh. Ia menegaskan bahwa kesiapan mengikuti seluruh rangkaian diklat merupakan syarat mutlak bagi petugas haji.
"Anda ke sini mau jadi petugas, kalau Anda siap ikut pelatihan 30 hari, monggo. Kalau enggak bisa, nggak usah jadi petugas," kata Dahnil.
“Mereka mengurusi 221 ribu jamaah yang memang membutuhkan orang yang siap jadi petugas haji, bukan orang yang selalu saya sebutkan nebeng naik haji,” ujarnya. (CHY/CTA)