NUSA AKSARA - Pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk melanjutkan reformasi pasar modal nasional sebagai bagian dari strategi memperkuat fondasi perekonomian Indonesia.
Reformasi tersebut dilakukan secara konsisten dengan mengedepankan penegakan hukum, transparansi, serta integritas pasar guna menjaga kepercayaan investor domestik maupun global.
Komitmen tersebut sejalan dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam wawancara bersama South China Morning Post, Selasa (3/2).
Menurut Airlangga, reformasi pasar modal bukan sekadar respons terhadap penilaian lembaga indeks global, melainkan merupakan amanat Undang-Undang yang harus dijalankan secara berkelanjutan.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menegaskan bahwa langkah Pemerintah mencerminkan keseriusan dalam menjaga stabilitas dan kredibilitas perekonomian nasional.
“Ini bukan hanya soal pasar modal. Integritas pasar mencerminkan kondisi perekonomian secara keseluruhan. Karena itu Pemerintah mengambil langkah cepat, terukur, dan sesuai ketentuan hukum dalam merespons dinamika pasar saat ini,” ujar Haryo, dikutip dari laman resmi Kemenko Perekonomian.
Sebagai bagian dari reformasi, Pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan strategis, di antaranya peningkatan porsi saham beredar bebas (free float) minimum menjadi 15 persen, penguatan transparansi emiten, serta optimalisasi peran investor institusional domestik seperti dana pensiun dan perusahaan asuransi.
Pemerintah juga membuka peluang keterlibatan Danantara sebagai sovereign wealth fund untuk menjaga stabilitas pasar.
Di sisi tata kelola, regulasi pasar modal akan diperketat untuk menekan praktik-praktik yang berpotensi merusak kepercayaan investor.
Penegakan hukum akan diterapkan secara tegas kepada pihak yang terbukti melanggar peraturan, dengan tetap menjunjung prinsip kehati-hatian, objektivitas, dan kepastian hukum.
“Dengan reformasi yang komprehensif dan terukur, Pemerintah optimistis kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia akan terus meningkat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai tujuan investasi yang transparan dan berdaya saing,” kata Haryo.
Sejalan dengan penguatan reformasi pasar modal, Pemerintah juga menyampaikan optimisme terhadap prospek perekonomian nasional ke depan.
Target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029 dinilai realistis, didukung oleh penguatan investasi, penyelesaian perjanjian perdagangan internasional, serta implementasi program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja.
Sejumlah sektor strategis seperti manufaktur, digitalisasi, dan transportasi diproyeksikan menjadi penggerak utama peningkatan investasi asing langsung.
Selain itu, Pemerintah juga mendorong pengembangan industri bernilai tambah tinggi, termasuk pembangunan ekosistem semikonduktor melalui kolaborasi dengan pelaku industri global.
Berbagai perjanjian perdagangan dan kemitraan ekonomi internasional terus diakselerasi guna memperluas akses pasar, meningkatkan arus investasi, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global.
Langkah tersebut diimbangi dengan penguatan fundamental ekonomi domestik serta disiplin fiskal yang berkelanjutan.
Dengan pendekatan tersebut, Pemerintah optimistis Indonesia mampu menarik investasi berkualitas, meningkatkan kinerja ekspor, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika dan ketidakpastian global.
(CHY/CTA)