NUSA AKSARA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa kesehatan jiwa anak dan remaja harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah (Pemda). Ia meminta kepala daerah memberikan dukungan nyata, termasuk melalui pengalokasian anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hal tersebut disampaikan Tito saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri terkait Sinkronisasi Koordinasi dan Pengendalian (SKP) Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Menurut Tito, program kesehatan jiwa anak dan remaja hanya dapat berjalan efektif jika sudah masuk dalam perencanaan anggaran daerah. Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan dukungan anggaran sejak tahap penyusunan APBD.
“Kalau ingin program ini berjalan, maka harus dialokasikan dananya pada saat perencanaan APBD,” ujar Tito.
Ia mengakui kondisi fiskal setiap daerah berbeda. Bagi daerah yang memiliki keterbatasan anggaran, pemerintah pusat perlu memberikan intervensi agar program kesehatan jiwa tetap dapat dilaksanakan secara optimal.
Selain dukungan anggaran, Mendagri juga menilai pentingnya peningkatan pemahaman kepala daerah mengenai urgensi isu kesehatan mental anak dan remaja. Untuk itu, Kemendagri berencana menggelar pertemuan khusus secara virtual dengan para kepala daerah guna membahas langkah konkret yang perlu dilakukan.
“Nanti kita akan mengundang mereka supaya wajib hadir,” kata Tito.
Kemendagri juga akan mengawal agar isu kesehatan jiwa anak dan remaja masuk dalam prioritas APBD. Bahkan, kementerian tersebut tengah menyiapkan surat edaran yang mengatur peran pemerintah daerah dalam menangani persoalan tersebut.
Surat edaran tersebut akan disusun bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kementerian Kesehatan, serta Kemenko PMK, sehingga setiap instansi memiliki program yang jelas dan terarah.
“Programnya harus jelas dan rinci, apa yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak,” jelasnya.
Sebagai bentuk dorongan bagi pemerintah daerah, Tito juga mengusulkan penerapan mekanisme penghargaan dan insentif bagi daerah yang dinilai berhasil menjalankan program kesehatan jiwa anak dan remaja secara optimal. Langkah tersebut diharapkan dapat memotivasi daerah untuk lebih serius menangani isu kesehatan mental generasi muda.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri sejumlah menteri, antara lain Menteri Koordinator PMK Pratikno, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, serta Menteri PPPA Arifah Fauzi.
Selain itu, hadir pula Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol. Wahyu Widada.
Di akhir pertemuan, sembilan menteri yang hadir menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat upaya pencegahan dan penanganan masalah kesehatan mental pada generasi muda.
(CHY/CTA)