NUSA AKSARA – Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa kelengkapan dan kecepatan pengiriman data dari pemerintah daerah menjadi faktor utama dalam percepatan penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Hal tersebut disampaikan Tito saat menghadiri penyerahan bantuan, santunan ahli waris, bantuan korban luka, jaminan hidup, isi hunian, serta bantuan stimulan sosial ekonomi bagi korban bencana hidrometeorologi di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, Jumat (6/3/2026).
Menurut Tito, pemerintah pusat menerapkan strategi sederhana dalam penyaluran bantuan, yakni memprioritaskan daerah yang paling cepat dan paling lengkap mengirimkan data korban terdampak.
“Strateginya sederhana, siapa yang paling cepat mengirimkan data, dia juga yang paling cepat kita kirimkan bantuan sosialnya,” kata Tito.
Ia menjelaskan, total bantuan tahap pertama yang disalurkan pemerintah mencapai hampir Rp900 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar separuhnya dialokasikan untuk wilayah Aceh.
Kabupaten Pidie Jaya menjadi daerah dengan penerimaan bantuan terbesar karena dinilai paling cepat dan paling lengkap dalam menyerahkan data korban terdampak kepada pemerintah pusat.
“Dari hampir Rp900 miliar bantuan tahap pertama, sekitar separuhnya untuk Aceh. Dari yang di Aceh ini, lebih dari Rp200 miliar disalurkan ke Pidie Jaya karena datanya paling cepat dan paling lengkap,” ujarnya.
Berdasarkan data Kementerian Sosial, bantuan yang disalurkan meliputi santunan ahli waris bagi 56 korban meninggal dunia senilai Rp840 juta. Selain itu, bantuan juga diberikan kepada 23 korban luka berat dengan total Rp115 juta.
Pemerintah juga menyalurkan jaminan hidup (Jadup) kepada 66.629 jiwa selama 90 hari dengan total nilai sekitar Rp89,9 miliar.
Tidak hanya itu, bantuan isi hunian sementara (huntara) diberikan kepada 18.839 kepala keluarga dengan nilai Rp56,5 miliar. Pemerintah juga menyalurkan bantuan stimulan sosial ekonomi kepada jumlah penerima yang sama sebesar Rp94,1 miliar guna mendukung pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana. Secara keseluruhan, total bantuan untuk wilayah tersebut mencapai sekitar Rp241,6 miliar.
Seluruh bantuan tersebut disalurkan melalui PT Pos Indonesia.
Selain bantuan sosial, Kementerian Dalam Negeri juga menyalurkan dukungan berupa 250 paket perlengkapan ibadah. Bantuan lainnya meliputi 20 unit dump truck, tujuh unit excavator, serta tiga unit backhoe loader guna mempercepat proses penanganan dan pemulihan wilayah terdampak bencana.
Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat atau hilang akibat bencana.
Tito menegaskan bahwa percepatan pembangunan hunian tetap juga sangat bergantung pada kelengkapan data dari pemerintah daerah. Data tersebut mencakup pilihan warga apakah rumah akan dibangun kembali di lahan pribadi atau di kawasan hunian komunal.
Karena itu, ia meminta para kepala daerah segera membentuk tim khusus untuk melakukan pendataan warga secara rinci agar proses pembangunan hunian tetap dapat segera dilaksanakan.
“Kalau datanya sudah lengkap, kita bisa langsung eksekusi bersama BNPB dan Kementerian Perumahan,” tegasnya.
Dalam kunjungan kerja Kasatgas PRR ke Kabupaten Pidie Jaya, turut hadir Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal ZA, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi, serta Pelaksana Tugas Direktur Utama Pos Indonesia Haris.
(CHY/CTA)