NUSAAKSARA.COM — Partai Gerindra menyatakan menghormati pilihan politik PDIP dan NasDem yang menyiapkan diri menghadapi kemungkinan perombakan kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto. Jubir Gerindra Sugiat menegaskan sikap partai mana pun, baik bergabung ke pemerintahan maupun menjadi penyeimbang, tidak menjadi persoalan selama bertujuan untuk kepentingan bangsa. Pernyataan itu sekaligus merespons posisi NasDem yang merasa tak berhak masuk kabinet karena tidak ikut berkeringat pada Pilpres 2024.
"Ya Gerindra menghormati sikap dan pilihan politik setiap partai-partai politik, apakah mau bergabung dengan pemerintahan atau menjadi penyeimbang," kata Sugiat saat dihubungi, Jumat (18/9/2026).
Ia menambahkan, sikap dan pilihan politik apa pun tidak menjadi masalah selama tujuannya untuk kepentingan bangsa, negara, dan rakyat. Prinsip itu, ujar dia, berlaku sama baik untuk kawan-kawan dari PDIP maupun NasDem.
Respons Khusus untuk NasDem dan Posisi Prabowo
Menanggapi pernyataan NasDem yang merasa tidak berhak masuk kabinet karena tidak ikut berkeringat pada Pilpres 2024, Sugiat mengangkat kembali cara Prabowo membangun budaya politik. Menurut dia, Prabowo memiliki pendekatan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan.
"Ya kalau kalau Pak Prabowo kan budaya politiknya itu adalah membangun persatuan dan kesatuan. Pak Prabowo kalau dalam konteks kontestasi dia sudah sangat matang, sudah sangat tuntas bahwa ya pada saat kontestasi-kontestasi, pada saat sudah selesai kontestasi, mari bersama-sama dengan pilihan politiknya masing-masing untuk katakanlah memberikan sumbangsih terbaik kepada bangsa," ujar dia.
Dengan pendekatan itu, kata Sugiat, perbedaan sikap politik setelah kontestasi selesai bukan hambatan untuk tetap berkontribusi. Setiap partai dipersilakan menempuh jalurnya masing-masing, termasuk memilih posisi di luar pemerintahan.
PDIP sebagai Penyeimbang Dinilai Beri Sumbangsih
Sugiat juga menanggapi pilihan PDIP yang tetap bertahan sebagai penyeimbang di luar pemerintahan. Ia menyebut Prabowo tetap membutuhkan pihak yang mengkritik dan mengevaluasi jalannya pemerintahan.
"Ya bagi kita, kalau Pak Prabowo kan mengatakan dalam dalam ranah demokrasi yang sehat, ya perlu pasti, kritik, masukan, apa ya? Katakanlah evaluasi dari luar pemerintahan yang secara objektif, dan tentu saja akan menambah khazanah pemerintahan dalam menyusun solusi-solusi terbaik untuk pemerintahan. Ya, berkali-kali kan Pak Prabowo mengatakan bahwa posisi PDIP sebagai penyeimbang itu memberikan sumbangsih yang sangat baik dalam demokrasi kita. Ya kita berterima kasihlah untuk itu," jelasnya.
Pernyataan itu menempatkan posisi oposisi sebagai bagian dari mekanisme demokrasi yang diakui, bukan sebagai pihak yang mesti disingkirkan. Kritik dan masukan dari luar, menurut Sugiat, justru memperkaya bahan pemerintahan dalam merumuskan solusi.
Kewenangan Reshuffle Sepenuhnya di Tangan Presiden
Soal wacana perombakan kabinet, Sugiat menegaskan kewenangan itu mutlak ada pada Presiden Prabowo. Gerindra, ujar dia, menyerahkan sepenuhnya kepada kepala negara untuk menilai kapan waktu yang tepat dan siapa saja yang akan diganti.
"Saya pikir ya apalagi kalau dalam konteks reshuffle ini kan instrumen yang kewenangannya mutlak kepada presiden. Kita serahkan kepada Bapak Presiden untuk mengevaluasi kapan waktunya dan siapa-siapa orangnya itu menjadi kewenangan mutlak Pak Presiden. Ya, kita berharap pada saat kapan pun nanti dan siapapun yang akan ditunjuk oleh Pak Prabowo sebagai pembantunya di kabinet, pastilah orang yang terbaik, apakah orang dari partai maupun orang dari luar partai," tutur dia.
Dengan pernyataan itu, Gerindra tidak menyiratkan kapan perombakan kabinet bakal dilakukan. Partai pendukung utama pemerintah tersebut memilih menyerahkan seluruh penilaian kepada Prabowo, termasuk soal kemungkinan masuknya nama dari partai lain maupun dari kalangan nonpartai.