NUSA AKSARA - Duta Besar Denmark untuk Amerika Serikat (AS) Jesper Moller Sorensen menegaskan bahwa Greenland merupakan bagian dari Denmark. Pernyataan itu disampaikan menyusul pengajuan rancangan undang-undang (RUU) di Kongres AS yang menyerukan aneksasi pulau Arktik tersebut.
Sorensen mengatakan telah menjelaskan posisi Denmark secara “sangat jelas” kepada Anggota Kongres AS dari Partai Republik, Randy Fine, yang menjadi pengusul RUU tersebut.
Dikutip dari Russia Today, Selasa (20/1/2026), Fine memperkenalkan Undang-Undang Aneksasi dan Kenegaraan Greenland pada Senin lalu. RUU itu bertujuan memberi wewenang kepada Presiden AS untuk mengambil “langkah-langkah apa pun yang diperlukan” dalam menganeksasi atau mengakuisisi Greenland.
Selain itu, RUU tersebut juga mewajibkan penyusunan laporan kepada Kongres terkait langkah-langkah yang diperlukan untuk menerima Greenland sebagai sebuah negara.
Menanggapi usulan kontroversial itu, Sorensen menyampaikan melalui unggahan di media sosial X bahwa ia bersama perwakilan Greenland di Washington telah bertemu langsung dengan Fine pada hari yang sama. Dalam pertemuan tersebut, Sorensen kembali menegaskan status Greenland sebagai bagian dari Denmark.
Ia juga menekankan bahwa Denmark dan Greenland terbuka untuk memperdalam kerja sama keamanan dengan AS guna memperkuat pertahanan kolektif NATO, namun menegaskan bahwa kerja sama tersebut tidak berarti menyerahkan wilayah.
Isu Greenland kembali mengemuka setelah Presiden AS Donald Trump menyatakan pada pekan lalu bahwa negaranya akan mengakuisisi Greenland “dengan satu atau lain cara”. Trump juga mengklaim Denmark tidak mampu menjamin keamanan pulau terbesar di dunia itu, dengan menuding keberadaan kapal-kapal Rusia dan China di sekitarnya.
Klaim tersebut dibantah oleh sejumlah pejabat. Sejauh ini, Trump memang telah lama menyuarakan keinginannya untuk menguasai Greenland sejak masa jabatan pertamanya. Upaya itu kembali ditegaskan setelah ia kembali menjabat pada Januari 2025, dengan alasan pentingnya posisi strategis Greenland bagi keamanan Arktik.
Pernyataan terbaru Trump turut meningkatkan ketegangan antara AS dan sekutu NATO Eropa. Negara-negara tersebut secara seragam menolak setiap upaya AS untuk mengambil alih wilayah Greenland.
Denmark kembali menegaskan bahwa masa depan Greenland harus ditentukan oleh rakyatnya sendiri. Pada 2008, mayoritas penduduk Greenland memilih mempertahankan status pemerintahan sendiri di dalam Kerajaan Denmark.
China juga mengecam penggunaan nama negaranya dan Rusia oleh Trump sebagai dalih untuk memperluas pengaruh AS di kawasan Arktik. Sementara Rusia, meski belum menanggapi langsung pernyataan terbaru Trump, sebelumnya telah memperingatkan terhadap militerisasi Arktik dan menegaskan bahwa masa depan Greenland harus diputuskan oleh rakyatnya. (FITRI WULANDARI/CHY)
